Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Respons Soal Polemik Tanggul Beton di Cilincing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara terkait polemik tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara.

Nusron menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan penuh selama lahan yang bersangkutan belum memiliki sertifikat resmi. 

“Kalau belum ada sertifikatnya ya kami enggak ada kewenangan,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Ia menjelaskan, urusan tata ruang laut maupun izin reklamasi di wilayah tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

"Cuma dengan KKP, baik tata ruang lautnya maupun izin reklamasinya, di sana semua,” tandasnya.

Sebelumnya, penampakan tanggul beton itu viral setelah diunggah akun Instagram @cilincinginfo. 

Baca juga: Heboh Tanggul Beton di Cilincing, Komisi IV DPR Bakal Panggil KKP

Dalam video terlihat bentangan beton sepanjang 2-3 kilometer di pesisir laut. 

Narasi unggahan menyebut keberadaan tanggul tersebut mengganggu jalur perlintasan nelayan hingga membuat mereka harus memutar lebih jauh untuk melaut.

Kekinian, tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara itu dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN). 

Tanggul Beton di Laut Cilincing Jakarta Utara, Pramono Anung Bakal Panggil Pihak Perusahaan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, buka suara terkait viral pagar beton di perairan laut kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Keberadaan tanggul beton di pesisir Cilincing itu, sebelumnya diungkap oleh nelayan yang melintas di dekat tanggul.

Dalam video yang beredar, disebutkan tanggul beton membentang sepanjang 2–3 kilometer di pesisir Cilincing. Tanggul itu, dianggap mengganggu aktivitas nelayan karena kesulitan mencari ikan.

 
Kawasan pesisir Cilincing berada di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tepatnya di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Wilayah Cilincing berbatasan dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Merespons viralnya tanggul beton di Jakut, Gubernur Pramono Anung bakal memanggil PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk membahas masalah ini.

Pramono Anung akan meminta agar ruang mata pencaharian nelayan tak diganggu oleh aktivitas perusahaan.

"Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut," ungkap Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025), dilansir WartaKotalive.com.

Tanggul beton di Cilincing diketahui dibangun oleh PT KCN, badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

PT KCN merupakan perusahaan patungan antara PT KBN (BUMN) dengan proporsi saham 15 persen dan PT KTU (swasta) sebesar 85 persen.

Sebanyak 25,85 persen PT KBN juga dimiliki Pemprov DKI.

Pemprov DKI Tak Keluarkan Izin Pembuatan Tanggul

Lebih lanjut, Pramono Anung menegaskan, bukan Pemprov DKI yang mengeluarkan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan pembangunan tanggul beton itu.

Melainkan, izin tersebut, dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Ini merupakan kewenangan kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara," ucap Orang nomor satu di Jakarta itu.

Di sisi lain, Pemprov DKI akan memperhatikan keberlangsungan nelayan dari aktivitas PT KCN.

"Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu tidak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut," jelas mantan Sekretaris Kabinet itu.