Isu Pergantian Kapolri Harus Diakhiri, Hormati Keputusan Resmi Negara

Ia mengajak masyarakat biarkan Polri bekerja, biarkan bangsa ini berjalan ke depan tanpa terus dibebani isu yang busuk. Mereka yang terus memelihara isu tersebut akan dicatat sebagai pengganggu stabilitas, sementara mereka yang berani menghentikan adalah penjaga kewarasan bangsa.

"Inilah saatnya masyarakat bersatu untuk mengatakan: cukup, isu pergantian Kapolri harus dikubur, karena negara ini terlalu berharga untuk dipermainkan oleh gosip murahan," pungkas Haidar Alwi.

Mensesneg Sebut Hoaks

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi mengatakan rumor Presiden Prabowo mengirim surat presiden (surpres) untuk mengganti Kapolri dipastikan tidak benar alias hoaks.

"Berkenaan dengan supres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar," ujar Prasetyo Hadi kepada awak media, Sabtu (13/9/2025).

Surpres yaitu dokumen resmi yang dikirimkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada lembaga negara lain, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk menyampaikan usulan, pemberitahuan, atau permintaan persetujuan terkait kebijakan atau penunjukan pejabat publik.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan saat ini Prabowo belum mengirimkan surpres apapun mengenai pergantian Kapolri. Hal ini juga selaras dengan pernyataan pimpinan DPR.

"Jadi belum ada supres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri. Sebagaimana juga sudah disampaikan pimpinan DPR memang belum ada atau tidak ada surpres tersebut," ujarnya.