Reshuffle Kabinet Prabowo Dinilai Sensitif Terhadap Isu dan Meminimalkan Bayang-bayang Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti lembaga Constra, Revan Fauzano, menilai reshuffle atau perombakan lima menteri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ibarat “sekali dayung dua tiga pulau terlewati”. 

Selain menunjukkan sensitivitas terhadap isu hukum dan dinamika sosial, langkah itu juga dinilai sebagai upaya meminimalisasi bayang-bayang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sekaligus menjaga harmonisasi dengan pimpinan partai politik.

“Reshufle ini sekaligus bentuk komunikasi pemerintah kepada masyarakat atas berbagai desakan maupun isu miring yang ada,” kata Revan, dalam keterangannya Rabu (10/9/2025).

Constra berdiri tahun 2025, fokus kajiannya adalah tentang politik dan sistem politik, termasuk menjadi lembaga survei politik.

Menurut Revan, yang merupakan lulusan magister ilmu politik Universitas Andalas itu, reshuffle tak lepas dari kegaduhan sektor hukum hingga buntut demonstrasi berujung penjarahan yang terjadi Agustus lalu. 

Dia menilai langkah Prabowo bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Revan menyebut sejumlah menteri yang diganti berkaitan dengan isu hukum, seperti Budi Arie yang disebut-sebut terseret kasus judi online (judol), serta Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Dito) yang diperiksa Kejagung karena dugaan menerima aliran dana Rp 27 miliar terkait proyek BTS 4G. 

Sementara Menteri PPMI Abdul Adir Karding diduga dicopot karena viralnya foto bermain domino bersama Azis Wellang, sosok yang pernah terlibat perkara pembalakan liar.

“Penangkapan Immanuel Ebenezer menjadi momentum Prabowo melalukan pembersihan para pembantunya. Saya menduga pencopotan Budi Arie dan Dito tak lepas dari isu hukum yang menyeret nama mereka. Termasuk pencopotan Abdul Adir Karding memperkuat bagaimana Prabowo menunjukkan sensitivitas atas isu berkembang di masyarakat, terlebih menyangkut hukum,” ujar Revan.

Selain itu, pencopotan Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan disebut Revan tak lepas dari gelombang demonstrasi. 

Kebijakan perpajakan dan anggaran yang digulirkan Sri Mulyani menjadi salah satu pemicu unjuk rasa besar-besaran hingga rumahnya ikut menjadi sasaran penjarahan.

“Terlepas dari pengajuan mundur atau hal lainnya, reshufle terhadap Sri Mulyani merupakan impact dari gelombang unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah,” kata Revan.

Revan juga menilai wajar bila Budi Gunawan dicopot dari posisi Menkopolkam karena gagal menjaga stabilitas keamanan. 

Dia menyoroti latar belakang Budi sebagai mantan Kepala BIN yang seharusnya mampu mendeteksi potensi kerusuhan.

“Saya rasa wajar bila Menkopolkam diganti, mengingat peristiwa demo selama beberapa hari di akhir Agustus berlangsung di berbagai daerah dengan skala besar dan menyebabkan banyak jatuh korban dan berbagai peristiwa anarkis," ucapnya.