Prabowo Reshuffle Sri Mulyani, Celios Singgung Adanya Kejenuhan hingga Penurunan Inovasi

Sri Mulyani sebelumnya dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 sebagai Menteri Keuangan.

Namun, pada 8 September 2025 ia resmi diberhentikan dari jabatannya setelah hampir 11 bulan menjabat.

Diketahui, Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo (Jokowi).

Pada 5 Desember 2005, SBY mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Jusuf Anwar.

Lalu pada tanggal 5 Mei 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia, menggantikan Juan Jose Daboub.

Lalu, pengunduran diri Sri Mulyani itu berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia, seperti stock exchange yang menurun sebesar 3,8 persen. Nilai rupiah turun hampir 1 persen dibandingkan dolar.

Baca juga: Deretan Prestasi Sri Mulyani: Menkeu Terbaik di Asia hingga Wanita Paling Berpengaruh ke-23 di Dunia

Hal tersebut merupakan penurunan saham Indonesia yang paling tajam dalam 17 bulan.

Kejadian ini disebut sebagai "Indonesia’s loss, and the World’s gain (Kerugian Indonesia, dan keuntungan dunia)".

Beredar isu, pengunduran dirinya saat itu disebabkan oleh tekanan dari pihak lain, terutama dari pengusaha dan ketua Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie.

Pasalnya, Aburizal Bakrie diduga mempunyai ketidaksukaan terhadap Sri Mulyani akibat penyelidikan oleh Sri Mulyani terhadap penggelapan pajak dalam jumlah besar pada Bakrie Group.

Menteri Keuangan di Era Jokowi

Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan lagi.

Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Jokowi selama dia menjabat.

Pada tahun pertamanya kembali menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani langsung melakukan sejumlah gebrakan, antara lain memangkas Rp6,7 triliun belanja Kementerian dan Lembaga yang dinilainya tidak efisien.

Baca juga: IHSG Langsung Anjlok Setelah Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet Merah Putih

Kemudian. menahan Rp19,4 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) ke 165 daerah dikarenakan posisi kas daerah yang masih tinggi, menunda pengucuran dana tunjangan profesi guru ke Pemerintah daerah dikarenakan adanya temuan kelebihan anggaran.

Selain itu, juga melobi langsung para pengusaha besar untuk meyakinkan mereka berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.