Datangi Istana, Mahasiswa Minta Hentikan Kriminalisasi, Bebaskan Aktivis yang Masih Ditahan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama kelompok mahasiswa Cipayung Plus dan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar audiensi dengan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/9/2025) malam. 

Dalam pertemuan tersebut, mereka mendesak pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis serta membebaskan mereka yang saat ini masih ditahan dalam aksi unjuk rasa selama 25-31 Agustus 2025.

Ketua Umum GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menyatakan bahwa kedatangan para mahasiswa ke Istana merupakan tindak lanjut dari forum aspirasi yang dibuka oleh DPR RI sehari sebelumnya.

Risyad menjelaskan, audiensi ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali sejumlah tuntutan yang disuarakan mahasiswa, termasuk kebebasan berpendapat tanpa tekanan dan kriminalisasi.

"Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten/kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami," kata Risyad dalam konferensi pers, seusai bertemu Mensesneg, Kamis malam.

Selain soal kriminalisasi aktivis, mahasiswa juga mendorong Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan makar.

Baca juga: Amnesty Indonesia Desak Pembentukan Tim Independen Usut Tudingan Makar dalam Gelombang Demonstrasi

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir telah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. 

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto setelah melakukan pertemuan dengan ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya, antara lain desakan agar pemerintah tidak menaikkan pajak.

"Lalu yang berikutnya adalah mengenai bagaimana tim investigasi harus dibentuk oleh presiden, dan berikutnya adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat misalnya pajak dan lain sebagainya agar tidak dinaikkan oleh presiden dan pemerintah," imbuh Risyad.