Senin, 29 September 2025

Situasi Sosial Memanas, Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Tunda Acara Mewah dan Tidak Flexing

Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah menunda penyelenggaraan acara seremonial yang terkesan mewah dan berlebihan

Istimewa.
RAPAT KEMENDAGRI - Mendagri menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (2/9/2025). Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengimbau daerah dengan inflasi tinggi segera melakukan langkah pengendalian. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah menunda penyelenggaraan acara seremonial yang terkesan mewah dan berlebihan. 

Ia menilai, di tengah kondisi sosial yang sedang sensitif, pesta-pesta pejabat bisa memicu persepsi negatif dan berpotensi menjadi bahan provokasi.

“Semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, dengan musik-musik seperti pesta, sebaiknya ditunda dulu. Situasinya sangat sensitif,” ujar Tito dalam rapat koordinasi di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Tito mendorong agar acara pemerintah daerah digelar secara sederhana dan bermakna, seperti tumpengan atau pemberian santunan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pendekatan ini lebih tepat dan bermanfaat di tengah kondisi saat ini.

“Baik HUT daerah maupun kegiatan kedinasan lainnya, rayakanlah dengan cara yang sederhana. Memberikan santunan kepada yatim piatu atau warga kurang mampu jauh lebih berdampak,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan risiko viralnya potongan video acara mewah di media sosial, yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menggiring opini negatif terhadap pejabat.

“Kalau ada pesta dengan musik, lalu dipotong dan disebar di TikTok, bisa langsung dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang sedang menuntut sikap low profile dari pejabat. Itu bisa jadi amunisi baru yang digoreng siapa saja,” tutup Tito.

Baca juga: Mendagri Tito Dorong Daerah dengan Inflasi di Atas 3,5 Persen untuk Segera Lakukan Pengendalian

Pada saat yang sama Tito juga mengingatkan kepala daerah dan pejabat publik untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah di tengah situasi sosial yang memanas. 

Ia menilai tindakan seperti flexing dapat menjadi sumber provokasi, terutama jika tersebar di media sosial.

“Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya,” tegas Tito. 

Ia meminta agar para pejabat mengingatkan keluarga untuk berhati-hati dalam berpakaian dan menggunakan barang-barang mencolok seperti cincin, jam tangan, perhiasan, hingga kendaraan mewah.

Tito juga mengimbau agar acara pribadi yang terkesan glamor sebaiknya dihindari. 

Menurutnya, unggahan di media sosial bisa dengan mudah diedit dan dipelintir menjadi bahan provokasi.

“Lebih baik dirayakan dengan cara sederhana. Situasinya sangat sensitif, masyarakat mudah terprovokasi oleh potongan video atau gambar yang dibuat sedemikian rupa,” ujarnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan