PB IKA PMII Kecam Tindakan Represif Aparat, Dukung Presiden Buka Dialog untuk Stabilkan Situasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menyampaikan keprihatinan dengan situasi nasional saat ini. 

PMII sendiri adalah organisasi kemahasiswaan eksternal yang berlandaskan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah.

Organisasi ini didirikan pada 17 April 1960 di Surabaya dan awalnya merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama (NU), meskipun sejak tahun 1972 PMII menyatakan kemandiriannya secara organisatoris dari NU.

Ketua Umum PB IKA PMII Slamet Ariyadi menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan dan para korban dalam aksi di berbagai daerah. 

"Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, kesabaran, dan ketabahan," kata Slamet.

Hal tersebut diungkapkan oleh Slamet yang didampingi Sekjen PB IKA PMII Sudarto dan sejumlah alumni PMII dalam acara Taaruf dan Rapat Pleno PB IKA PMII Masa Khidmat 2025-2030 di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Hadir pula Majelis Pertimbangan Ahmad Muqowam, A Effendy Choirie, Wakil Ketua Umum Muhamad Lukman Edy, jajaran Ketua Mastuki, Rusman Ya’qub, Ahmad Djunaidi Sahal, Komarudin Taher, Efriendi Sikumbang, Lukman Umafagur, bersama pengurus lainnya.

PB IKA PMII menegaskan Presiden Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia yang merupakan hasil dari proses Pilpres konstitusional. 

Sehingga PB IKA PMII mendukung Presiden mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menstabilkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

"Terutama mengganti pejabat publik politik dan pemerintahan yang tidak melaksanakan amanahnya dengan baik," katanya. 

Selain itu, PB IKA PMII mengutuk keras tindakan represif aparat dan perbuatan anarkisme oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Serta meminta Presiden Prabowo mengambil langkah yang efektif dalam menegakkan kembali Pemerintahannya.

PB IKA PMII juga meminta negara hadir memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, dengan memberikan rasa aman, nyaman dan damai sesuai dengan amanat UUD 1945 dan menjamin hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya alumni dan kader PMII di seluruh tanah air untuk tetap menjaga kondusivitas, kerukunan, persatuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menghormati hak asasi manusia.

Serta menolak segala bentuk kekerasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.