Ijazah Fisik Jokowi Tak Pernah Ditunjukkan, Pengamat: Memperkuat Dugaan Teori Konspirasi Politik

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, menyebutkan bahwa pernyataan sepihak dari kubu Joko Widodo (Jokowi) tanpa bukti fisik ijazah, tidak cukup menjawab keraguan publik tentang keaslian ijazah Presiden ke-7 RI itu.

Fisik ijazah Jokowi yang tidak pernah ditunjukkan kepada publik itu menjadi pertanyaan banyak orang, bahkan menimbulkan kecurigaan tersendiri, khususnya bagi Pakar telematika Roy Suryo Cs yang hingga kini masih terus mempersoalkan ijazah Jokowi tersebut.

Foto yang disebut ijazah Jokowi sebelumnya juga ramai beredar di media sosial, tetapi Jokowi sampai sekarang pun tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, dia hanya mau menunjukkan di persidangan saja untuk kepentingan hukum.

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, sebelumnya juga mengungkapkan alasan tidak memperlihatkan fisik ijazah Jokowi karena merasa tidak memiliki kewajiban secara hukum untuk menunjukkan fisik ijazah Jokowi kepada publik.

Namun, menurut Selamat, kepercayaan publik itu merupakan sebuah kunci, sehingga jika tidak ada transparansi, maka hal itu akan memperkuat adanya dugaan konspirasi politik.

"Pernyataan sepihak tanpa bukti dokumentatif tidak cukup untuk menjawab keragu-raguan publik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam konteks politik, kepercayaan publik adalah kunci," ungkapnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (28/8/2025).

"Kemudian jika transparansi tidak dijaga dengan baik, justru akan memperkuat ada dugaan teori konspirasi politik dalam kasus dugaan ijazah palsu ini dan itu otomatis akan menurunkan legitimasi pemerintah, legitimasi aparat penegak hukum, dan juga legitimasi perguruan tingginya," tambah Selamat.

Selain itu, kata Selamat, momen ini juga bisa dimanfaatkan oleh musuh-musuh politik Jokowi sebagai upaya untuk mendelegitimasi eks Presiden RI beserta turunannya.

"Ini bisa dimainkan menjadi alat politik bagi musuh-musuh politik mantan Presiden Jokowi. Ya, artinya begini, bisa digunakan untuk mendelegitimasi Jokowi, juga turunan-turunannya, termasuk anaknya, program-program Presiden Jokowi yang lalu. Karena itu, ini bisa melemahkan kekuatan mantan Presiden Jokowi," jelas Selamat.

Menurut Selamat, dalam politik, persepsi itu menjadi lebih penting daripada fakta karena tidak adanya transparansi kepada publik, sehingga menimbulkan keraguan.

"Implikasinya adalah, dalam politik ya, persepsi itu menjadi lebih penting daripada fakta. Jadi dalam politik persepsi bisa lebih penting daripada fakta meskipun ijazah itu nantinya mungkin asli misalnya."

Baca juga: Mahfud MD Minta UGM Tak Bela Mati-matian Ijazah Jokowi: Penjelasannya Cukup, Bukan Urusan UGM Lagi

"Dalam politik bisa seperti itu karena persoalan transparansinya tidak dibuka sebesar-besarnya. Ini kan membuat keragu-raguan," katanya.

Kasus tudingan palsu ijazah Jokowi telah memasuki tahap penyidikan dan da empat laporan serupa yang naik ke tahap ini, sementara dua laporan lainnya dicabut.

Kasus tudingan ijazah palsu juga bergulir di Bareskrim Polri. Setelah dilakukan penyelidikan, Bareskrim menegaskan ijazah milik Jokowi asli dan sama dengan pembanding.

Setelah naik status penyidikan, para terlapor dalam perkara ini adalah Eggi Sudjana, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Abraham Samad, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Husein.