Ironi Korupsi Kemnaker: Suami Tersangka Bareng Noel, Istri Bekerja Sebagai Auditor Inspektorat KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Fakta mengejutkan terungkap dari kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Satu di antara tersangka, Miki Mahfud (MM), diketahui merupakan suami dari seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas di bagian pengawasan internal.

Berdasarkan sumber Tribunnews.com, istri Miki Mahfud yang berinisial FF menjabat sebagai Auditor Ahli Pertama di Inspektorat KPK. 

Inspektorat merupakan unit krusial yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan integritas di lingkungan internal komisi antirasuah.

"Tugasnya di Inspektorat KPK. Jabatannya Auditor Ahli Pertama Inspektorat," kata sumber tersebut pada Selasa (26/8/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya telah menyatakan bahwa status Miki Mahfud sebagai suami dari pegawai KPK terungkap setelah yang bersangkutan diamankan.

Baca juga: Sudah Ditahan Medsos Noel Masih Diserbu Netizen: Ciee yang Digulung KPK, Enak nih Rompi Oranye

“Benar, bahwa salah satu pihak yang diamankan, belakangan diketahui merupakan suami salah satu pegawai KPK,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

Meski terdapat hubungan keluarga dengan salah satu pegawainya, KPK memastikan proses hukum terhadap Miki Mahfud akan terus berjalan tanpa intervensi. 

Budi menegaskan bahwa hal ini merupakan wujud dari sikap zero tolerance (tanpa toleransi) KPK terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi.

“Hal ini sebagai bentuk sikap zero tolerance KPK terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap FF untuk mendalami kemungkinan keterlibatannya. 

Hasilnya, hingga saat ini tidak ditemukan bukti yang mengaitkan sang auditor dengan perkara yang menjerat suaminya.

“KPK pun telah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai KPK tersebut dan hingga saat pernyataan ini dibuat, diketahui bahwa tidak ada keterlibatannya dengan perkara yang melibatkan suaminya,” tutur Budi.

Kendati demikian, KPK akan tetap waspada dan tidak akan segan menindak jika di kemudian hari ditemukan bukti baru yang melibatkan pegawainya tersebut.

Miki Mahfud, yang merupakan pihak swasta dari PT KEM Indonesia, ditetapkan sebagai satu dari 11 tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

Kasus ini juga menjerat nama-nama besar, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang kini telah dicopot dari jabatannya.

Dalam modusnya, para tersangka diduga melakukan pemerasan dengan menaikkan tarif sertifikasi K3 dari seharusnya hanya Rp275 ribu menjadi hingga Rp6 juta per pekerja. 

KPK memperkirakan total uang haram yang mengalir kepada para tersangka dari praktik ini mencapai Rp81 miliar.

Sita Barang Bukti

KPK turut menyita barang bukti berupa uang Rp 170 juta dan 2.201 Dollar Amerika Serikat (AS) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Immanuel Ebenezer alias Noel.

“Tim mengamankan barang bukti yang diduga terkait ataupun yang merupakan hasil dari tindak pidana ini, uang tunai sejumlah sekitar Rp 170 juta dan USD 2.201,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Selain itu, KPK juga mengamankan sebanyak 15 unit mobil dan 7 unit motor.

Rinciannya, 12 unit mobil disita dari Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Irvian Bobby Mahendro; 1 unit disita dari Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025, Subhan.

Baca juga: Menolak Lupa Jejak Viral Eks Wamenaker Noel Gebrak Meja saat Sidak Ijazah Kini Nangis di KPK

Kemudian, 1 unit dari Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025, Hery Sutanto,  dan 1 unit dari Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker  tahun 2022-sekarang, Gerry Aditya.

Selain itu, 6 unit motor disita dari Irvian Bobby Mahendro dan 1 unit disita dari Wamenaker Immanuel Ebenezer.

“Barang bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi,” ujar Setyo.

KPK selanjutnya melakukan penahanan pada para tersangka selama 20 hari pertama terhitung pada tanggal 22 Agustus 2025 sampai 10 September 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) cabang di Gerung Merah Putih KPK.