Alasan Prabowo Bentuk Badan Otorita Pantai Utara Jawa, Singgung Giant Sea Wall

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa sebagai langkah strategis menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan bencana rob yang terus melanda wilayah pesisir utara Pulau Jawa. 

Badan ini akan menjadi motor utama dalam perencanaan dan pengelolaan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang telah lama tertunda.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pembentukan badan ini merupakan respons atas kondisi darurat yang dialami sekitar 20 juta warga di pesisir utara Jawa, yang setiap tahun menghadapi penurunan tanah dan banjir rob.

“Studi menunjukkan penurunan muka tanah terjadi hampir setiap tahun. Beberapa wilayah bahkan rutin dilanda rob. Karena itu, dibentuklah Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

Menurut Prasetyo, rencana pembangunan Giant Sea Wall sebenarnya telah disusun sejak tahun 1990-an, namun belum terealisasi secara konkret. Dengan adanya badan otorita ini, proyek tersebut diharapkan segera berjalan.

Baca juga: Menko AHY Sebut Dirinya Jadi Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa

Struktur dan Tugas Badan Otorita

Presiden Prabowo menunjuk Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita. 

Sementara dua Wakil Kepala, Darwin Trisna dan Suhajar Diantoro, akan menangani aspek teknis dan koordinasi antarprovinsi.

“Satu wakil mengurus perencanaan dan pengelolaan, satu lagi mewakili pemerintah pusat karena wilayah utara Jawa mencakup lima provinsi,” jelas Prasetyo.

Badan ini akan berperan sebagai lembaga lintas sektor yang mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan pesisir, termasuk pembangunan infrastruktur tanggul laut dan mitigasi bencana.

Pembentukan Badan Otorita ini diumumkan bersamaan dengan pelantikan enam pejabat tinggi negara oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Di antaranya:

• Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial (Kepres No. 71/P Tahun 2025)
• Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industrial Mineral (Kepres No. 77/P Tahun 2025)
• Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN (Kepres No. 118 TPA Tahun 2025)
• Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT (Kepres No. 75/P Tahun 2024)

Pelantikan ini turut dihadiri jajaran menteri dan pejabat tinggi negara, termasuk Menko Infrastruktur AHY, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.