Alasan UGM Tolak Buka Data Pendidikan Jokowi karena Dilindungi UU KIP

TRIBUNNEWS.COM - Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak akan membuka data pendidikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kepada publik. 

Pihak kampus menyebut data tersebut termasuk kategori data pribadi yang dilindungi oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, memastikan bahwa seluruh dokumen akademik Jokowi tersimpan rapi dan telah diserahkan kepada kepolisian untuk keperluan proses hukum. 

UGM juga menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi seluruh alumni, bukan hanya untuk Presiden Jokowi.

Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah salah satu perguruan tinggi negeri tertua dan paling bergengsi di Indonesia. UGM didirikan di Bulaksumur, Yogyakarta pada 19 Desember 1949. Hingga kini tercatat ada 18 fakultas, 1 sekolah pascasarjana, dan 1 sekolah vokasi

Kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo mencuat sejak ia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dan terus bergulir hingga masa kepresidenannya.

Isu ini kembali memanas pada Agustus 2025 setelah peluncuran buku Jokowi’s White Paper oleh tiga alumni UGM: Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa, yang mempertanyakan keabsahan ijazah S1 Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM.

Poin-Poin yang Dipersoalkan Publik

Format dan desain ijazah yang dianggap tidak sesuai dengan era 1980-an

Tanda tangan pejabat kampus yang dinilai tidak cocok dengan periode jabatan

Font skripsi yang disebut terlalu modern untuk tahun 1985

Lembar pengesahan skripsi yang dinilai tidak lengkap

Data alumni yang dianggap tidak sinkron dengan buku induk

UGM menegaskan bahwa, Jokowi resmi tercatat sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM, lulus pada 5 November 1985 dan diwisuda pada 19 November 1985. Kampus memiliki dokumen otentik terkait proses pendidikan Jokowi, mulai dari registrasi, KKN, hingga wisuda.

Ijazah asli hanya dicetak sekali dan diberikan kepada Jokowi. UGM hanya menyimpan salinan, yang tidak dibagikan karena termasuk data pribadi.