Jumhur Hidayat Usulkan Perempuan Isi Jabatan Wamenaker, Ini Pertimbangannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menyusul penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengurusan Sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), perhatian publik terhadap kondisi dunia ketenagakerjaan kembali meningkat.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, menyampaikan pandangannya mengenai situasi tersebut. Ia menilai bahwa sektor ketenagakerjaan tengah menghadapi tantangan serius, terlebih setelah sebelumnya sejumlah pejabat, termasuk mantan Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja, terlibat kasus terkait pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dalam konteks kemungkinan pergantian pejabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Jumhur mengusulkan agar posisi tersebut diisi oleh figur perempuan. Menurutnya, banyak persoalan ketenagakerjaan yang secara langsung berdampak pada buruh perempuan, sehingga kehadiran pemimpin perempuan di posisi strategis dinilai relevan dan representatif.

"Jika dari internal, ada Indah Anggoro Putri yang saat ini menjabat sebagai Dirjen PHI dan Jamsos. Dari eksternal, ada nama-nama seperti Sunarti, Nining Elitos, Mirah Sumirat, dan Emelia Yanti—mereka semua dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan hak-hak buruh perempuan," ujar Jumhur dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025).

Ia menambahkan bahwa asal calon Wamenaker, baik dari internal kementerian maupun dari luar, bukanlah hal yang prinsipil selama mampu bekerja selaras dengan Menteri Ketenagakerjaan sebagai penanggung jawab utama.

Jumhur juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki Menteri Perburuhan perempuan pertama, yakni SK. Trimurti, yang menjabat pada periode 1947–1949.

Menurutnya, sejarah tersebut menjadi inspirasi untuk kembali memberikan ruang kepemimpinan kepada perempuan di sektor ketenagakerjaan.

"Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, sangat layak jika Presiden Prabowo mempertimbangkan perempuan untuk mengisi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan," tutup Jumhur.

Baca juga: KPK Bongkar Cara Wamenaker Noel Minta Ducati ke Anak Buah: Kalau Saya Cocoknya Motor Apa?

Mohammad Jumhur Hidayat adalah seorang aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat yang telah lama berkecimpung dalam dunia ketenagakerjaan dan politik. Lahir di Bandung pada 18 Februari 1968, ia memulai kiprahnya sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan dikenal aktif dalam berbagai aksi sosial sejak era 1980-an.

Jumhur pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) selama tujuh tahun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) periode 2022–2027

Prabowo Berhentikan Noel

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer alias Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Keputusan ini diumumkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi pada Jumat (22/8/2025), yang menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Prabowo juga mengingatkan seluruh jajaran kabinet untuk memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi.

“Untuk sekali lagi, benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi,” ujar Prasetyo.

Duduk Perkara: Pemerasan K3 Rp81 Miliar

Skandal pungli sertifikasi K3 di Kemenaker terungkap lewat OTT KPK pada 20–21 Agustus 2025. Tarif resmi Rp275 ribu dinaikkan hingga Rp6 juta per sertifikat, dengan total aliran dana mencapai Rp81 miliar.