Immanuel Ebenezer Dicopot dari Wamennaker, Siapa Penggantinya? Ini Kata Istana, Pengamat, hingga DPR

TRIBUNNEWS.COM - Immanuel Ebenezer atau disapa Noel kini telah dicopot dari posisinya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamennaker) di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Immanuel Ebenezer terjerat kasus dugaan pemerasan pada perusahaan terkait pengurusan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (23/8/2025). 

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lain dalam kasus yang sama.

Sebelumnya, 14 orang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/8/2025) dini hari. Dari total tersebut, 11 di antaranya menjadi tersangka kasus pemerasan Sertifikasi K3.

KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, belasan mobil, serta sepeda motor mewah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerasan bisa diartikan mengambil untung banyak-banyak dari orang lain; meminta uang dan sebagainya dengan ancaman.

Sementara Sertifikasi K3 merupakan proses penilaian dan pengakuan resmi atas kompetensi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengumumkan nasib Ebenezer di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ebenezer diberhentikan dari jabatannya Wamennaker. Pertanyaan siapa pengganti Ebenezer pun bermunculan.

Terkait hal tersebut, pihak Istana, pengamat politik, hingga politisi memberikan jawaban. 

Baca juga: Jabatan Mentereng 11 Tersangka Kasus Pemerasan K3 di Kemnaker, Bobby Penampung Uang Rp 65 Miliar

Kata Istana, Pengamat, hingga DPR soal Pengganti Ebenezer 

1. Pihak Istana: Hak Prerogatif Presiden

Pihak Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menjelaskan soal pengganti Immanuel Ebenezer setelah terjaring OTT KPK. 

Menurut Juri, penunjukkan siapa sosok pengganti Wamennaker yang sebelumnya diisi Ebenezer merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga tertentu, seperti presiden, yang bersifat mandiri dan mutlak dalam menjalankan kekuasaannya, tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lain. 

"Nanti kita tunggulah. Belum tahu. Bisa ada penggantinya, bisa juga tidak ada penggantinya," kata Juri di UNJ, Jakarta Timur, Jumat (22/8/2025).

Namun, ketika ditanya soal kemungkinan kursi Wamennaker dibiarkan kosong, Juri membantahnya. 

Ia menyebut, posisi tersebut masih belum diketahui siapa sosoknya.

"Enggak juga (dibiarkan kosong). Enggak tahu. Nanti lihat (keputusan) Presiden," kata dia.

2. Kata Pengamat Politik

Sementara itu, Direktur Eksekutif Paramerer Politik, Adi Prayitno, menilai posisi wakil menteri tidak penting-penting sangat di pemerintahan prabowo. 

Parameter Politik Indonesia (PPI) adalah lembaga riset dan analisis politik yang memang sering melakukan survei mendalam.

Menurut Adi Prayitno, masih ada menteri yang bisa menjalankan fungsinya untuk menerjemahkan keinginan presiden.

Meski tidak ada wamen, kata Adi, pekerjaan menteri justru semakin kuat. 

"Persoalan wamen tidak terlalu penting dan mendesak untuk dicari pengganti. Menteri masih bisa diharapkan," terang pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, dilansir Surya.co.id.

3. Komisi IX DPR RI: Penggantinya Diharapkan Berintegritas

Kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, turut menyampaikan harapannya terhadap sosok yang akan mengisi posisi Wamennaker.

Charles berharap, pengganti Ebenezer dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.

"Kami berharap siapapun yang nantinya ditugaskan, dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi serta berintegritas demi perbaikan tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia," kata Charles saat dihubungi, Jumat (22/8/2025), dilansir Kompas.com.

Komisi IX yang bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) itu, juga menyayangkan terjadinya kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. 

Menurut Charles, kasus tersebut akan memiliki dampak negatif terhadap iklim usaha di Indonesia. 

"Kami menyesalkan terjadinya kasus ini. Dugaan adanya praktik pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan perizinan tentu sangat mengganggu iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini sedang tertekan," kata Charles yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu. 

Komisi IX, lanjut Charles, mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 itu.

"Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara negara untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya," harapnya.

Baca juga: Momen Immanuel Ebenezer Muncul Pakai Rompi Oranye, Awalnya Nangis Lalu Tersenyum dan Kepalkan Tangan

Kasus yang Menjerat Ebenezer

Immanuel Ebenezer sebelumnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (21/8/2025) dini hari, di rumah dinasnya di Jalan Pancoran Indah V, Jakarta Selatan.

Dalam giat operasi tangkap tangan KPK itu, Immanuel Ebenezer dan belasan orang diamankan KPK terkait kasus pemerasan sertifikasi K3.

Selanjutnya, KPK menetapkan status hukum Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) saat pemilihan umum Presiden 2019 itu.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyebut, Ebenezer bersama 10 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sehingga, dari 14 orang yang diamankan, 11 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. 

"KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Noel Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM."

"KPK selanjutnya melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung pada tanggal 22 Agustus 2025 sampai 10 September 2025 di RUmah Tahanan (Rutan) cabang di Gerung Merah Putih KPK," katanya, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat.

Dalam skandal pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan itu, Ebenezer disebut menerima uang sampai Rp 3 miliar. 

Ia diduga melakukan praktik pemerasan atau pungutan liar sejak 2019, dengan tarif resmi Rp275 ribu dipaksa naik hingga Rp6 juta per sertifikat. 

Adapun total aliran dana mencapai Rp81 miliar, melibatkan jaringan internal dan eksternal Kemenaker secara sistematis.

Pria yang pernah menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) saat pemilihan umum Presiden 2019 itu, disebut menerima Rp3 miliar dan satu unit sepeda motor pada Desember 2024.

Selain Ebenezer, sejumlah pejabat Kemenaker dan pihak swasta menerima dana dalam kisaran Rp3,9 hingga Rp69 miliar, yang disamarkan melalui pembelian aset, hiburan, dan penyertaan modal di perusahaan penyedia jasa K3.

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto pun memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

“Untuk menindaklanjuti hal tersebut bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

Ia menegaskan, seluruh proses hukum diserahkan sesuai ketentuan.

“Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya terutama bagi seluruh anggota kabinet merah putih dan seluruh pejabat pemerintahan,” imbuh Prasetyo Hadi.

Mensesneg menambahkan, Presiden mengingatkan jajaran kabinet agar serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Siapa Pengganti Immanuel Ebenezer yang Dipecat Prabowo Usai Jadi Tersangka KPK? PDIP Singgung Level

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Reza Deni, Igman Ibrahim, Ilham Rian Pratama, Surya.co.id, Kompas.com)