Immanuel Ebenezer Dicopot dari Wamennaker, Siapa Penggantinya? Ini Kata Istana, Pengamat, hingga DPR

TRIBUNNEWS.COM - Immanuel Ebenezer atau disapa Noel kini telah dicopot dari posisinya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamennaker) di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Immanuel Ebenezer terjerat kasus dugaan pemerasan pada perusahaan terkait pengurusan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (23/8/2025). 

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lain dalam kasus yang sama.

Sebelumnya, 14 orang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/8/2025) dini hari. Dari total tersebut, 11 di antaranya menjadi tersangka kasus pemerasan Sertifikasi K3.

KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, belasan mobil, serta sepeda motor mewah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerasan bisa diartikan mengambil untung banyak-banyak dari orang lain; meminta uang dan sebagainya dengan ancaman.

Sementara Sertifikasi K3 merupakan proses penilaian dan pengakuan resmi atas kompetensi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengumumkan nasib Ebenezer di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ebenezer diberhentikan dari jabatannya Wamennaker. Pertanyaan siapa pengganti Ebenezer pun bermunculan.

Terkait hal tersebut, pihak Istana, pengamat politik, hingga politisi memberikan jawaban. 

Baca juga: Jabatan Mentereng 11 Tersangka Kasus Pemerasan K3 di Kemnaker, Bobby Penampung Uang Rp 65 Miliar

Kata Istana, Pengamat, hingga DPR soal Pengganti Ebenezer 

1. Pihak Istana: Hak Prerogatif Presiden

Pihak Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menjelaskan soal pengganti Immanuel Ebenezer setelah terjaring OTT KPK. 

Menurut Juri, penunjukkan siapa sosok pengganti Wamennaker yang sebelumnya diisi Ebenezer merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga tertentu, seperti presiden, yang bersifat mandiri dan mutlak dalam menjalankan kekuasaannya, tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lain. 

"Nanti kita tunggulah. Belum tahu. Bisa ada penggantinya, bisa juga tidak ada penggantinya," kata Juri di UNJ, Jakarta Timur, Jumat (22/8/2025).

Namun, ketika ditanya soal kemungkinan kursi Wamennaker dibiarkan kosong, Juri membantahnya.