Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah bakal melakukan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, NTT mengalami serangkaian erupsi dahsyat sepanjang Agustus 2025 dengan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat sekitar. 

Terbaru pada 18 Agustus 2025, Gunung Lewotobi Laki-Laki meletus 11 kali dalam sehari dengan semburan abu tertinggi mencapai 8000 meter di atas puncak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan Pemerintah juga akan melakukan perbaikan sejumlah fasilitas yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

"Kami akan mempercepat untuk penyelesaian pembangunan huntap, hunian tetap. Dan itu di saat yang bersamaan kita juga harus menyiapkan akses jalan serta fasilitas-fasilitas lain,” ujar Pratikno.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pratikno usai Rapat Tingkat Menteri Percepatan Penanganan Pascabencana Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki dan Pembahasan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Baca juga: Abu Vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Menjauh dari Wilayah Udara Kota Bima NTB

Rapat ini dihadiri oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, Wamen PU Diana Kusumastuti, dan Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan. 

Pratikno mengatakan seluruh pihak sepakat mempercepat pemulihan agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian layak.

"BNPB akan melakukan verifikasi terhadap daerah-daerah tersebut dan mengajukan usulan ke Kementerian Keuangan agar pemerintah pusat bisa segera memberikan hibah lagi kepada daerah. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat korban bencana," katanya. 

Pratikno menambahkan, pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut pembangunan rumah, tetapi juga layanan pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan mata pencaharian warga.

"Walaupun bencana ini sudah lama, tetapi penyelesaian perumahan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga mata pencaharian tetap harus kita pikirkan," kata Pratikno.

Selain penanganan di NTT, pemerintah juga membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di 11 daerah lain, termasuk Karo, Lebak, dan Palu. 

Beberapa wilayah masih menghadapi kendala penyelesaian meski tanggung jawab pemerintah pusat telah melewati batas waktu.