Gelar Fun Chess FISIP UI Bersaudara, Boni Hargens Siap Memperkuat Iluni Jadi Advokasi Kebijakan

Selama karirnya, selain  dikenal sebagai akademisi dan pengamat politik, Boni aktif dalam pembangunan demokrasi dan media.

Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) Antara.

Meraih gelar Doktor dalam Kebijakan Publik dan Administrasi dari Walden University, AS, Boni Hargens juga adalah mantan dosen Universitas Indonesia dan Universitas Petra.

Pria kelahiran Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mendirikan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI ) dan menjadi direkturnya saat ini.

Pengalaman praktis dan akademiknya menjadikannya sosok yang memahami dengan baik dinamika kebijakan publik, komunikasi politik, serta pentingnya jejaring alumni dalam pengembangan sumber daya bangsa. 

Selain Boni Hargens (FISIP 2000, Nomor Undian 1), Caketum Iluni UI lainnya adalah M Pradana Indraputra (FEB 2010, Nomor Undian 2), Ivan Ahda (FPsi 2003, Nomor Undian 3), Ratu Febriana (FIB 1996, Nomor Undian 4), Rapin Mudiardjo (FH 1996, Nomor Undian 5), dr. Dewi Puspitorini (FK 1987, Nomor Undian 6), Pramudya Oktavinanda (FH 2001, Nomor Undian 7).

Tahapan Pemila ILUNI UI 2025 selanjutnya memasuki masa kampanye dari tanggal 19 Juli-17 Agustus 2025.

Masa itu terdiri dari adu gagasan tanggal 2 dan 12 Agustus 2025, masa tenang tanggal 18-23 Agustus 2025, dan e-vote tanggal 23-24 Agustus 2025. 

Ketua Umum ILUNI UI terpilih akan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) X  Iluni UI pada 24 Agustus 2025.

Iluni UI merupakan salah satu organisasi intelektual terkenal di Indonesia saat ini.

Anggotanya berasal dari berbagai latar belakang dan profesi, dan banyak di antaranya telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia.

Baca juga: Adu Gagasan 7 Calon Ketua Umum Iluni UI, Bahas Transformasi Digital hingga Pemberdayaan Ekonomi

Beberapa nama alumni UI yang menonjol diantaranya Prof. Emil Salim Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Guru Besar FEUI serta Sri Mulyani Indrawati  yang saat ini menjabat Menteri Keuangan RI.