Prabowo Siapkan Rp424 Triliun untuk Pertahanan, Hukum dan Keamanan 2026

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah kebijakan fiskalnya dengan mengalokasikan Rp424,4 triliun untuk sektor pertahanan, hukum, dan keamanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran ini menjadi salah satu yang terbesar dalam struktur belanja negara, yang totalnya mencapai Rp3.786,5 triliun.

Sebagai perbandingan, APBN 2024 hanya menganggarkan Rp324,1 triliun untuk sektor pertahanan, hukum, dan keamanan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa alokasi tersebut merupakan bagian dari visi “Pertahanan Semesta,” prioritas utama Presiden Prabowo. Dari total Rp424,4 triliun, sektor pertahanan mendapat porsi terbesar, yakni Rp185 triliun.

“Pertahanan Semesta yang telah disampaikan Bapak Presiden baik di pidato pagi maupun siang. Anggaran untuk pertahanan semesta di bidang pertahanan Rp185 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).

Anggaran pertahanan akan digunakan untuk pemeliharaan alutsista, pengadaan pesawat tempur, serta penambahan batalyon dan Kodam di wilayah strategis. Pemerintah menekankan pentingnya modernisasi militer sebagai bagian dari penguatan kedaulatan nasional.

Sektor ketertiban dan keamanan, mencakup Polri, BIN, dan BNN, mendapat alokasi Rp179 triliun. Dana ini difokuskan pada pengamanan perbatasan, pencegahan terorisme, kejahatan transnasional, serta penyelundupan dan perdagangan manusia.

Bidang hukum menerima anggaran Rp60,4 triliun untuk mendukung kinerja kejaksaan, Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan lainnya. Pemerintah menegaskan bahwa reformasi hukum dan penguatan sistem peradilan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional.

“Untuk bidang hukum, kejaksaan, HAM, peradilan, Mahkamah Agung dan seluruh peradilan di Indonesia anggaran totalnya Rp60,4 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Prabowo Alokasikan Rp335 Triliun untuk Program MBG di 2026

Secara keseluruhan, pendapatan negara ditargetkan tumbuh 9,8 persen menjadi Rp3.147,7 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun dan PNBP Rp455 triliun. Defisit anggaran dipatok sebesar 2,48 persen terhadap PDB, dengan keseimbangan primer defisit Rp39,4 triliun.

“Kami akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” tegas Sri Mulyani.

Langkah awal pemerintahan Prabowo ini menunjukkan komitmen terhadap stabilitas nasional, penguatan institusi negara, dan penegakan hukum. RAPBN 2026 bukan sekadar angka, melainkan cerminan arah strategis sektor-sektor vital untuk tahun mendatang.

Mekanisme dan Waktu Pengesahan RAPBN 2026

Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato pengantar RAPBN 2026 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Jumat, 15 Agustus 2025. Setelah pidato tersebut, RAPBN akan dibahas oleh Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah.

Berdasarkan pola tahunan, pengesahan final RAPBN biasanya dilakukan pada akhir September atau awal Oktober. Rapat paripurna pengesahan akan menetapkan RAPBN menjadi Undang-Undang APBN 2026, setelah melalui pembahasan teknis dan politik di Komisi dan Panja DPR.