Silfester Matutina Ngaku Sudah Berdamai dengan JK, Mahfud MD: Tidak Ada Damai Dalam Hukum Pidana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menegaskan kalau pengakuan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina yang sudah berdamai dengan Wakil Presiden RI (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) tidak bisa menggugurkan statusnya sebagai terpidana.

Diketahui, Silfester merupakan terpidana dalam kasus pencemaran nama baik terhadap JK dan telah divonis serta berkekuatan hukum tetap atau inkrah pidana penjara 1,5 tahun pada tahun 2019 silam.

Baca juga: Soal Silfester Matutina Divonis Sejak 2019, Mahfud MD: Harus Dieksekusi

Kasus pencemaran nama baik adalah perkara hukum yang terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi yang merugikan reputasi orang lain, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media elektronik.

Di Indonesia, kasus semacam ini diatur dalam KUHP dan UU ITE, dan dapat berujung pada hukuman pidana.

Baca juga: Kasus Fitnah ke Jusuf Kalla: Silfester Matutina Belum Ditahan, Desakan Roy Suryo, Ancaman Penjara

Akan tetapi, hingga kini Relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu belum juga dieksekusi ke penjara.

Namun belakangan, Silfester mengaku sudah berdamai dengan JK atas perkaranya itu.

Kata Mahfud, meski JK sudah memberikan maaf kepada Silfester namun proses hukum terhadap yang bersangkutan tetap harus berjalan.

"Tidak ada damai di dalam hukum pidana itu. Misalnya katanya Pak Jusuf Kalla sudah memaafkan, enggak bisa," kata Mahfud dikutip dalam akun YouTube pribadinya MahfudMD Official, Kamis (6/8/2025).

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan.

Menurut dia, JK juga tidak bisa memberikan pengabulan maaf terhadap seorang yang sudah berstatus sebagai terpidana dengan hukuman yang sudah inkrah.

Pasalnya perkara yang menjerat Silfester merupakan perkara yang diputus dalam sidang pidana bukan perdata.

"Kalau pidana enggak bisa (dimaafkan lalu hukumannya gugur),"kata Mahfud. 

"Enggak boleh Pak Jusuf Kalla, atas nama apa dia? Memaafkan orang yang melakukan tindak pidana," ucap mantan Menko Polhukam RI tersebut.

Baca juga: Duduk Perkara Silfester Matutina Terancam Dieksekusi Terkait Fitnah ke Jusuf Kalla: Orasi di 2017

Atas kondisi ini, Mahfud menegaskan sejatinya tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk tidak melakukan eksekusi terhadap Silfester Matutina.

Dirinya bahkan menyinggung, jaksa akan dinilai tidak cakap apabila masih belum bisa mengaksekusi Silfester.

"Harus dieksekusi. Kalau tidak tangkap, (tidak) dieksekusi. Jaksanya bodoh," tegas Mahfud.

Adapun Silfester sejatinya sudah dilaporkan kepada Bareskrim Polri oleh tim kuasa hukum Jusuf Kalla pada 29 Mei 2017 lalu dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dalam sebuah orasi.

Laporan ini dipicu oleh orasi Silfester pada 15 Mei 2017 di depan Mabes Polri. Saat itu ia menuding Jusuf Kalla menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Selain itu, Silfester disinyalir telah menyebut keluarga Kalla sebagai penyebab kemiskinan akibat dugaan korupsi dan nepotisme. 

Pada 2019, kasus pun bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan ia dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim.

Lalu, Silfester mengajukan banding. Namun, hasil putusan banding hingga kasasi menyatakan Silfester bersalah, dan masih pada tahun 2019, masa hukumannya ditambah menjadi 1,5 tahun.

Akan tetapi, hingga saat ini Silfester belum pernah ditahan.