Pengibaran Bendera One Piece Marak, Mahfud MD: Saya Tak Anggap Itu Tindak Pidana

TRIBUNNEWS.COM - Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengomentari fenomena pengibaran bendera serial asal Jepang, One Piece, menjelang HUT ke-80 RI.

Jolly Roger atau bendera bajak laut berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami yang ada dalam cerita One Piece itu dikibarkan di kendaraan, rumah, bahkan di jalan.

Pengibaran bendera itu disebut sebagai ekspresi kekecewaan warga terhadap kinerja pemerintah, dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada.

Mahfud MD pun mengaku memaklumi pengungkapan ekspresi lewat pengibaran bendera One Piece.

"Saya memaklumi, saya tidak anggap itu tindak pidana. Itu bagian dari pengungkapan mereka ya," ungkapnya dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip pada Rabu (6/8/2025).

Menurut Mahfud, sebagai sebuah ekspresi, pengibaran bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami itu belum bisa dimunculkan unsur pidananya.

Oleh karena itu, Guru Besar Hukum Tata Negara ini mengajak semua pihak untuk bersikap arif atau bijaksana.

"Mari hormati bendera merah putih ya sebagai lambang martabat kita, lambang kebanggaan kita. Kita hormati." 

"Pun kepada pemerintah juga bersifat arif juga supaya memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan keteladanan agar tidak terjadi hal seperti ini yang mencurigakan ini," ujarnya.

Mahfud MD juga mengimbau semua pihak untuk berlaku baik terhadap bendera merah putih.

Pasalnya, merah putih adalah simbol kebersihan dan keberanian.

Baca juga: Penjelasan Dedi Mulyadi soal Bendera One Piece Boleh Berkibar di Jawa Barat

"Jadi hukum pidananya masih debatable (dapat diperdebatkan), tapi mari kita arif, koreksi diri aja," tutur Mahfud.

Bagaimana sikap Istana soal tren bendera One Piece?

Istana Kepresidenan memastikan tidak ada razia terhadap pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menghargai kebebasan berekspresi masyarakat selama tidak melanggar semangat kebangsaan.

“Razia Enggak ada, enggak ada itu,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).