Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI Dikukuhkan Jadi Ketua Umum PDIP 2025-2030

Sejak saat itu, Megawati secara konsisten terpilih kembali sebagai Ketua Umum dalam setiap kongres partai.

Terbaru, Presiden RI ke-5 kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDIP periode 2025-2030 dalam Kongres PDIP ke-6 yang berlangsung pada 1 Agustus 2025 di Nusa Dua, Bali.

Baca juga: PDIP Gelar Kongres Tertutup di Bali, Megawati Hadir

Kongres PDIP 

Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali ini bisa dikatakan "acara dadakan", mengingat hingga hari Rabu, 30 Juli 2025, belum ada keputusan resmi bahwa acara tersebut akan berlangsung.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, kepada wartawan, ketika itu hanya memberikan sinyal bahwa  kongres akan secepatnya digelar setelah kegiatan bimbingan teknis anggota Fraksi PDI-P seluruh Indonesia selesai pada 31 Juli 2025.

”Insya Allah, setelah bimtek (bimbingan teknis), kita akan ada kabarnya (jadwal kongres),” ujar Puan saat menjawab pertanyaan wartawan seusai memberikan pengarahan dalam pembukaan bimtek di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025).

Kongres kali ini juga banyak dinantikan publik, bukan soal siapa yang menjadi Ketua Umum PDIP, melainkan sikap politik Megawati terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. 

Pemberian Amnesti untuk Hasto Kristiyanto

Pengukuhan kembali Megawati Soekarnoputri dilakukan sehari pasca pemerintah mengumumkan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana.

Baca juga: Sosok Hasto Kristiyanto, Tersangka Suap Eks Komisioner KPU Diberi Amnesti Oleh Presiden Prabowo

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyebut bahwa amnesti merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang dimiliki kepala negara.

Sebelumnya, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI atas nama Harun Masiku.

Hasto kemudian dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 25 Juli 2025, sebelum akhirnya mendapat amnesti.

(Tribunnews.com/David Adi/Malvyandie Haryadi)