Konsorsium Lintas Iman Desak Negara Tegas Lindungi Hak Beribadah dan Hentikan Intoleransi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh organisasi lintas iman yang tergabung dalam Konsorsium Lintas Iman membuat pernyataan sikap rentetan kasus intoleransi yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui pernyataan resmi bertajuk "Komitmen Bersama Konsorsium Merawat Dunia dengan Cinta", mereka mengecam keras tindakan kekerasan terhadap rumah ibadah.

Mereka mendesak negara untuk hadir melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) setiap warga negara.

"Indonesia dibangun di atas semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun belakangan, kita menyaksikan peningkatan tindakan intoleran seperti pembubaran ibadah, perusakan rumah ibadah, hingga intimidasi atas dasar agama," tulis pernyataan sikap Konsorsium Lintas Iman, Jumat (1/8/2025).

Pernyataan ini muncul sebagai respon atas perusakan rumah doa milik Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah di Padang Sarai, Kota Padang, pada 28 Juli 2025. 

Peristiwa tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga untuk beribadah dengan aman.

"Ini tidak hanya melukai rasa kemanusiaan, tetapi juga melanggar hukum nasional dan internasional," tulisnya. 

Konsorsium juga mengkritik sejumlah pernyataan pejabat publik yang dianggap menutup-nutupi akar persoalan intoleransi. 

Di antaranya, pernyataan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang menyebut insiden di Padang Sarai sebagai kesalahpahaman dan tidak terkait isu SARA. 

Konsorsium menilai sikap tersebut sebagai bentuk penyangkalan yang berpotensi memperpanjang impunitas pelaku kekerasan berbasis agama.

Konsorsium turut mendorong Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agar memastikan pernyataan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang menegaskan tidak boleh ada lagi kejadian intoleransi  dijalankan secara tegas oleh pemerintah daerah.

Pernyataan ini ditandatangani oleh 24 tokoh dan lembaga, di antaranya Prof. Dr. Musdah Mulia, MA, Rm. Agustinus Heri Wibowo, Andar Nubowo, Ph.D, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), Ahlulbait Indonesia (ABI), Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), hingga Nurcholish Madjid Society (NCMS), Global Peace Foundation Indonesia (GPF Indonesia), Maarif Institute (MI), AMAN Indonesia, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SeJuk), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI).

Baca juga: Gus Miftah Soroti Aksi Intoleransi di Depok, Padang, dan Sukabumi, Ini Katanya

Selain Padang, konsorsium mencatat sedikitnya lima kasus serupa sepanjang 2025:

• Pembubaran rumah doa di Sukabumi (4 Juli),
• Intimidasi rumah doa di Surakarta (20 Mei),
• Penolakan penggunaan gedung untuk ibadah di Arcamanik, Bandung (5 Maret),
• Penolakan pembangunan Gereja Toraja di Samarinda (25 Mei),
• Pemberhentian pembangunan Gereja GKJW di Kediri (30 Juli).

Berikut tujuh komitmen bersama Konsorsium Lintas Iman: 

• Menolak segala bentuk intoleransi terhadap rumah ibadah dan kegiatan keagamaan.
• Mendesak penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku kekerasan.
• Mengkritik sikap pembiaran dari pejabat publik yang dinilai menormalisasi kekerasan atas nama agama.
• Mendorong peran aktif pemerintah dalam mencegah pelanggaran hak KBB.
• Memperkuat peran masyarakat sipil dan reformasi FKUB agar independen dan adil.
• Menjamin hak beribadah semua warga, tanpa diskriminasi lokasi maupun agama.
• Mendesak pemda menjamin keberlanjutan ibadah dan pendidikan agama, terutama bagi anak-anak jemaat yang terdampak.