Amnesti Hasto, Megawati–Prabowo Makin 'Mesra': Politik Utang Budi atau Sinyal Koalisi?

TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang sebelumnya telah divonis 3,5 tahun penjara.

Amnesti tersebut telah disampaikan melalui Surat Presiden Nomor 42/Pers/07/2025 yang diterbitkan pada Rabu (30/7/2025) dan telah disetujui DPR pada Kamis (31/7/2025).

Hasto dianggap telah bersalah dalam kasus penyuapan terkait pergantian antar waktu (PAW) DPR untuk Harun Masiku. 

Sementara di kasus lain, yakni tuduhan melakukan obstruction of justice dalam konteks kasus penghalangan penyidikan terhadap Harun Masiku, Hasto tak terbukti.

Pemberian amnesti ini seolah memperlihatkan hubungan politik Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, semakin "mesra".

Sebab, keputusan Prabowo itu bersamaan dengan arahan Megawati di dalam rangkaian Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek) yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Nusa Dua, Bali.

Megawati meminta agar seluruh kader partainya mendukung pemerintahan Prabowo.

Ini menandakan bahwa hubungan antara kepemimpinan partai dan pemerintah masih sangat dinamis, kompleks, dan saling berkaitan erat.

Arahan Megawati

Melansir WartaKotalive.com, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, membocorkan arahan Megawati dalam momen berkumpulnya pasukan banteng itu di Bali.

Deddy menjelaskan bahwa instruksi tersebut bukan dalam artian memberikan dukungan secara membabi buta, melainkan panggilan tanggung jawab untuk menjaga jalannya pemerintahan sesuai koridor kepentingan rakyat.

Megawati menekankan bahwa PDIP harus senantiasa menjadi "Saka Guru" atau penopang demokrasi dan pemerintahan.

Baca juga: Pakar Hukum Sebut Prabowo Harus Beri Penjelasan Langsung Soal Abolisi dan Amnesti Tom Lembong-Hasto

Untuk itu, ia meminta kader PDIP untuk terlibat aktif di masyarakat seperti menyerap aspirasi akar rumput, serta menyiapkan gagasan positif agar pemerintah tetap beroperasi di "rel yang benar".

Instruksi Megawati ini, terang Deddy, ditujukan agar partai mampu mendukung pemulihan fiskal yang saat ini sedang bermasalah.

Seperti di antaranya menekan defisit anggaran, mengatasi pembayaran utang luar negeri, dan menghadapi tekanan geopolitik serta tantangan ekonomi global.

Tanpa frekuensi perjuangan yang sama antar kader, PDIP tidak akan mampu berperan efektif bagi negara.