Kwik Kian Gie Wafat, Mahfud MD: Patah Tumbuh, Hilang Berganti

Kemudian, sejak tahun 1968 sampai saat ini, Kwik Kian Gie tercatat menjadi anggota pengurus Yayasan Trisakti.

Buku-buku Karya Kwik Kian Gie

Semasa hidupnya, Kwik Kian Gie setidaknya pernah menulis lima judul buku yang secara kritis menyoroti dunia kekuasaan, politik dan ekonomi Indonesia.

Setidaknya ada empat judul buku yang pernah dia tulis yang mencerminkan pemikiran kritis Kwik Kian Gie tentang kondisi ekonomi, sosial dan politik Indonesia.

Pemikiran-pemikiran Kwik dalam buku-bukunya secara tajam mengkritik kebijakan buruk Pemerintah. 

Kelima buku tersebut masing-masing berjudul:

1. Analisis Ekonomi Politik Indonesia yang diterbitkan Gramedia tahun 1995 setebal 520 halaman 

2. Gonjang Ganjing Ekonomi Indonesia, Badai Belum Akan Segera Berlalu, diterbitkan Gramedia tahun 1998 setebal 579 halaman

3. Kebijakan Ekonomi Politik dan Hilangnya Nalar yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas pada 2006 setebal 210 halaman.

4. Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan yang juga diterbitkan Gramedia.

5. Pikiran yang Terkorupsi diterbitkan Penerbit Buku Kompas setebal  228 halaman di 2006.

Buku berjudul Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan menyoroti eksploitasi ugal-ugalan kekayaan alam bangsa Indonesia  oleh korporasi asing dengan beberapa gelintir bangsa Indonesia yang bersedia dijadikan kompradornya pasca era kemerdekaan RI. 

Di buku ini, Kwik menyoroti kesamaan pola merampok kekayaan alam Indonesia yang di masa penjajahan Belanda dilakukan oleh perusahaan dagang VOC lalu di masa kemerdekaan dilanjutkan oleh pemerintah penjajah Hindia Belanda. 

Di era kemerdekaan, kekayaan alam dieksploitasi oleh sejumlah elite bangsa Indonesia yang dilindungi oleh pemerintahnya sendiri serta korporasi asing yakni perusahaan multinasional dan transnasional yang lebih dahsyat skala dan volume perampokannya.

Buku ini juga menyoroti permainan elite bangsa Indonesia dalam menyusun perundang-undangan dan kebijakan yang menguntungkan kepentingan mereka.

Di buku tersebut Kwik juga menyoroti liberalisasi yang menurutnya melanggar konstitusi, hancurnya sistem keuangan serta demokrasi yang kebablasan.