Prabowo Sebut 'Indonesia Gelap' Didanai Koruptor, Pakar Singgung Cara Berpikir

TRIBUNNEWS.COM - Pakar hukum tata negara yang merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengomentari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa gerakan "Indonesia gelap" didanai oleh koruptor.

Menurut salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo menggambarkan cara berpikirnya sebagai seorang mantan tentara.

Sebagai informasi, Indonesia Gelap adalah istilah dan gerakan sosial yang muncul sebagai bentuk kritik terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia, terutama sejak awal tahun 2025.

Istilah ini digunakan oleh mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil untuk menyuarakan kekecewaan dan kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah.

"Saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan menggambarkan cara berpikir dia ya. Jadi cara berpikirnya memang sebagai seorang tentara, tidak mungkin ada orang-orang yang berpikir secara rasional tanpa ada komando," ucap Bivitri Susanti dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (21/7/2025).

"Jadi sebenarnya kebebasan individu untuk berpikir, ada sesuatu yang salah kemudian bergerak dengan indikasi yang jelas, bergerak bersama itu mungkin tidak masuk di akalnya Pak Prabowo sebagai tentara karena segala sesuatunya harus dikomandoi," sambungnya.

Atas dasar itu, Bivitri menyebut barang kali Prabowo tak memahami bahwa dalam iklim demokrasi wajar ada gerakan-gerakan sosial semacam itu.

Gerakan sosial, lanjutnya, juga tak hanya terjadi di Indonesia. Misalnya, Presiden Donald Trump yang didemo ribuan warga Amerika Serikat (AS).

"Kemudian demonstrasi Palestina, apa pun itu, tapi memang ada pikiran-pikiran merdeka yang bisa melihat dengan akal sehat. Tidak perlu ada yang bayarin bergerak untuk menolak sesuatu," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa Indonesia cerah.

Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut demo-demo yang menyebut Indonesia gelap dibiayai oleh koruptor.

Baca juga: Jawab Pernyataan Prabowo, Usman Hamid Tantang Istana Buktikan Indonesia Gelap Didanai Koruptor

Bukan hanya soal Indonesia Gelap, Prabowo juga menilai tagar #kaburajadulu merupakan rekayasa yang dibuat supaya Indonesia gaduh dan selalu miskin.

Menurutnya, hal itu dilakukan oleh koruptor yang tak ingin melihat Indonesia maju.

Hal itu disampaikannya dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/7/2025).

"Indonesia gelap, kabur aja deh, yo kabur aja loh, emang gampang loe di situ di luar negeri, di mana loe di situ dikejar-kejar di situ." 

"Ternyata memang ini adalah rekayasa ini dibuat-buat. Ini dibayar oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin, ya koruptor koruptor itu yang biayai demo-demo itu,” tutur Prabowo.

Eks Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa masa depan RI sangat cerah lantaran mempunyai kekayaan yang luar biasa.

"Masa depan Indonesia cerah, saya sudah lihat angka-angkanya kekayaan kita luar biasa, tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar,” ungkapnya.

Pengakuan Tersangka soal Indonesia Gelap

Kejaksaan Agung sempat memutarkan video pernyataan tersangka perintangan penyidikan Marcella Santoso di ruang konferensi pers penyitaan uang terkait kasus korupsi ekspor CPO di lantai 11 Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).

Dalam tayangan video, Marcella menyebut telah membuat sejumlah konten yang berisikan isu terkait sejumlah petinggi di Kejaksaan Agung serta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, ia juga mengaku bahwa dirinya adalah aktor di balik pembuatan isu soal RUU TNI serta aksi Indonesia Gelap di media sosial yang beberapa lalu sempat menghebohkan publik.

"Saya menyadari dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani," kata Marcella melalui rekaman video.

"Antara lain isu kehidupan pribadi Jaksa Agung, isu bapak Jampidsus, isu bapak Dirdik (Direktur Penyidikan), bahkan terdapat juga isu pemerintahan bapak Presiden Prabowo Subianto, seperti petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap," lanjutnya.

Marcella lantas mengaku telah menyesal lantaran telah berbuat lalai dengan membuat sejumlah konten tersebut.

Pasalnya, sambung Marcella, konten tersebut telah memberikan kerugian pada sosok-sosok yang ia seret dalam unggahannya tersebut.

"Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya minta maaf pada bapak-bapak dan mungkin pihak-pihak lain yang terdampak," ucapnya.

Meski begitu, Marcella juga sempat berdalih bahwa dirinya tidak pernah memendam kebencian terhadap institusi maupun pribadi yang telah ia sebutkan dalam kontennya tersebut.

"Karena dalam chat saya dan sudah dimasukkan dalam BAP salah satunya terdapat percakapan antara saya dan rekan saya yang saya sampaikan, bahwa ada baiknya juga APH (aparat penegak hukum) seperti bapak Febrie (Ardiansyah-Jampdisus Kejagung)," ucapnya.

Ia mengaku salut dengan penegakan hukum yang dilakukan Kejagung lantaran dinilai cukup berwarna sehingga dirinya tidak membenci Kejagung meski korps Adhyaksa itu telah menetapkannya sebagai tersangka.

"Itulah pendapat pribadi saya sehingga saya tidak tak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini atapun pemerintahan," ungkapnya.

Namun, tak lama setelah itu, Marcella Santoso membantah pernyataannya itu.

Hal itu disampaikannya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025) sore.

"Saya nggak bikin konten RUU TNI, saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya yang bikin," ungkapnya kepada wartawan.

Pernyataan itu disampaikan saat Marcella hendak masuk ke mobil tahanan Jampidsus Kejaksaan Agung.

Sambil melepas masker Marcella menyatakan dirinya tidak pernah membuat konten tersebut.

"Bukan saya yang bikin," tegasnya.

Petugas kemudian menutup pintu mobil tahanan. Marcella hanya bergeming di tempat duduk mobil tahanan saat dicecar pertanyaan apakah pembuatan video penyesalan itu dilakukan dalam tekanan. 

(Tribunnews.com/Deni/Reynas)