Amnesty Internasional Kecam Pernyataan Prabowo yang Sebut Demo Indonesia Gelap Dibiayai Koruptor

TRIBUNNEWS.COM, COM, JAKARTA - Amnesty Internasional Indonesia mengecam pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap beberapa waktu lalu dibiayai koruptor.

Indonesia Gelap adalah istilah dan gerakan sosial yang muncul sebagai bentuk kritik terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia, terutama sejak awal tahun 2025.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Gelap Didanai Koruptor, Pengamat Singgung Cara Berpikir

Istilah ini digunakan oleh mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil untuk menyuarakan kekecewaan dan kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena menilai ucapan presiden tersebut bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi.

"Pernyataan Presiden tersebut jelas merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai," kata Wirya dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).

Menurutnya hal itu merupakan upaya untuk mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dengan melontarkan klaim yang tidak berdasar ke publik luas. 

"Apa yang dikatakan oleh Prabowo tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Dia menyebut hal itu mirip seperti yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat, yang sering kali menyebarkan informasi yang tidak benar, yentang pencari suaka dan kelompok migran untuk mendelegitimasi hak-hak mereka. 

"Ini juga bukan kali pertama presiden menyudutkan suara-suara kritis dari masyarakat. Sebelumnya Prabowo juga menyerang kredibilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tuduhan membawa kepentingan asing dan misi adu domba saat masyarakat sipil mengawasi jalannya pemerintahan," imbuhnya 

Menurutnya presiden alih-alih mendengar dan menanggapi substansi kritik dari rakyat, justru memilih menyerang motif dan kredibilitas para pengkritiknya. 

Lebih lanjut, sikap presiden yang terus-menerus mengarahkan tudingan kepada LSM, aktivis, dan gerakan sipil justru dapat mendelegitimasi kritik dan keresahan masyarakat atas kondisi sosial dan kebijakan pemerintah. 

"Ini menciptakan narasi yang berbahaya, seolah-olah siapa pun yang mengkritik negara adalah musuh, antek asing, atau kaki tangan koruptor. Ini adalah retorika khas rezim otoriter yang takut pada transparansi dan pertanggungjawaban publik," kata Wirya.

"Presiden harus segera berhenti melontarkan klaim yang tidak berdasar terkait gerakan masyarakat sipil serta menjamin dan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk menyampaikan kritik secara sah dan damai di Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa Indonesia cerah.

Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut demo-demo yang menyebut Indonesia gelap dibiayai oleh koruptor.