PDIP Dinilai Rugi jika Gabung Pemerintah seusai Disebut Kakak Gerindra oleh Prabowo, Mengapa?

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah kakak dari Partai Gerindra.

Prabowo mengatakan kedekatan tersebut karena di antara PDIP dan Gerindra memiliki kesamaan terkait ideologi yang dianut yaitu nasionalisme dan kerakyatan.

"PDI sama Gerindra ini sebenarnya kakak adik," katanya saat meresmikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Namun, dia menilai kesamaan itu harus dipisahkan ketika PDIP menjadi pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Prabowo mengingatkan bahwa persatuan tidak boleh dikerdilkan oleh perbedaan partai atau kelompok.

“Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar harus ada yang di luar, koreksi kita gitu ngoreksi tapi ya sedulur, ya kan? kalau bahasanya itu jaksa Agung hopeng, bahasanya Pak Utut hopeng, karena suhunya sama dia ini," tuturnya.

PDIP memang memutuskan untuk di luar pemerintahan saat ini. Namun, partai berlambang banteng itu enggan disebut sebagai oposisi.

Baca juga: Apa Arti Kata Daring? Istilah yang Ditanyakan Prabowo ke Bambang Pacul

Politikus PDIP, Guntur Romli, menyebut partainya sebagai kekuatan penyeimbang dan kekuasaan pemerintahan.

Dia menilai posisi itu penting diambil demi menjaga kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang.

“Kami tidak mau menggunakan istilah oposisi tetapi sebagai kekuatan penyeimbang, menjaga checks and balances, pengawasan dan kontrol. Karena akan bahaya sekali kekuasaan tanpa pengawasan,” kata Guntur pada 23 Februari 2025 lalu.

Jauh sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah juga mengungkapkan hal serupa seperti Guntur.

Ia menuturkan hal itu sesuai perintah dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Indonesia tidak mengenal oposisi dalam sistem pemerintahannya.

“Oleh karena, itu kami tidak mengenal istilah oposisi apalagi menggunakan sistem oposisi,” kata Basarah pada 10 Januari 2025 lalu.

Megawati, kata Basarah, menilai filosofi negara Pancasila adalah gotong royong. Sehingga prinsip semacam itulah yang dijalankan oleh PDIP.

Basarah menuturkan prinsip tersebut menjadi landasan bahwa PDIP mendukung pemerintahan Prabowo tetapi tetap dibatasi yakni tidak mengirimkan kader untuk masuk Kabinet Merah Putih.