Senin, 6 Oktober 2025

Bertemu Menteri Keadilan Thailand, Menteri HAM RI Jajaki Bentuk Organisasi Menteri Urusan HAM ASEAN

Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki potensi masalah-masalah substantif yang sama dari aspek kemanusiaan.

Penulis: Hasanudin Aco
istimewa
BERTEMU MENTERI THAILAND - Menteri HAM RI Natalius Pigai melakukan pertemuan dengan Menteri Keadilan Thailand H.E. Pol. Col. Tawee Sodsong di Kantor Kementerian Keadilan Thailand, Bangkok, Senin (21/7/2025). 

TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK - Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri HAM RI) Natalius Pigai melakukan pertemuan dengan Menteri Keadilan Thailand Pol. Col. Tawee Sodsong, di Kantor Kementerian Keadilan Thailand, Bangkok, Senin (21/7/2025). 

Pertemuan tersebut salah satunya membahas inisiatif Indonesia untuk membentuk organisasi kerjasama para Menteri di negara-negara ASEAN yang menangani bidang pembangunan Hak Asasi Manusia.

ASEAN adalah organisasi regional yang dibentuk untuk memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan antar negara-negara di Asia Tenggara.

Baca juga: Setahun Berlalu, KPAI hingga Komnas HAM Desak Penuntasan Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Karo  

“Sebagai yang pertama di ASEAN memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia maka kami mengambil inisiatif untuk mengajak para menteri yang menangani hak asasi manusia untuk bergabung dalam suatu wadah bersama. Langkah ini kami mulai membicarakannya dengan Thailand dan tentu berikutnya dengan negara-negara ASEAN yang lain,” ungkap Natalius kepada wartawan usai pertemuan.

Dijelaskan dia wadah para menteri yang menangani Hak Asasi Manusia di negara-negara ASEAN merupakan hal yang strategis sebagai bagian dari upaya bersama untuk sama-sama memajukan peradaban HAM di kawasan dan dunia internasional. 

Lebih dari itu Indonesia mengambil inisiatif pembentukannya karena ASEAN punya kontribusi besar dalam rangka stabilitas dan peradaban dunia.

Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki potensi masalah-masalah substantif yang sama dari aspek kemanusiaan.

Antara lain terkait hubungan antara bisnis dan HAM, HAM dan pembangunan, HAM  dan lingkungan hidup, HAM dan sosial budaya serta sipil politik, HAM dan migrasi serta HAM dan tata keadilan dan perdamaian.

“Jika wadah ini terbentuk maka kita mulai menyamakan persepsi, merumuskan visi bersama, menyatukan langkah, untuk sama-sama membangun peradaban HAM. Dan Indonesia tentu menjadi pemimpinnya baik di kawasan, regional maupun global. Kita harus memulainya dari sekarang,” tegas Natalius.

Dalam kerangka itu pada kesempatan yang sama Natalius juga merencanakan adanya agenda bersama para menteri dalam pertemuan yang akan digelar di Indonesia pada tahun 2026.

Selain Thailand, Menteri HAM juga akan melakukan kunjungan yang sama ke Laos, Kamboja, Vietnam serta negara-negara ASEAN yang lain.

“Kalau bisa tahun ini inisiatif ini sudah kita sampaikan ke semua menteri yang menangani urusan HAM di kawasan ASEAN. Tahun depan kita bisa merancang pertemuan di Jakarta. Artinya Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus inisiator pertemuan,” tukasnya.

Bagi Natalius Hak Asasi Manusia memiliki nilai strategis dalam upaya bersama negara-negara ASEAN untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia sebagaimana mandat UUD 1945.

Termasuk ikut mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang tampil di level dunia sebagai pemimpin yang unggul dan prominen dalam diplomasi internasional.

“Sebagai prajurit Presiden Prabowo saya ikuti langkah beliau. Kita memulainya dari dapur kita di level ASEAN terlebih dahulu, baru Asia Pasifik lalu global internasional. Itu visi jauh ke depannya. Forum bersama para menteri ini akan jadi cikal bakal langkah-langkah besar ke depan dalam konteks meningkatkan kualitas pembangunan Hak Asasi Manusia,” pungkas Natalius sambil mengingatkan pesan yang disampaikan Presiden Dewan HAM PBB yang mengharapkan agar negara-negara ASEAN membangun persatuan dalam rangka memajukan pembangunan ham.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved