Fadli Zon Sebut Garuda 9 Plus di Balik Hari Kebudayaan 17 Oktober, Siapa Mereka?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyatakan bahwa penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN) merupakan hasil usulan kolektif dari para seniman, akademisi, dan budayawan yang tergabung dalam Garuda 9 Plus.

Penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) setiap 17 Oktober tidak dilakukan secara tiba-tiba. Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, mengungkap bahwa inisiatif tersebut muncul dari diskusi panjang bersama kelompok budaya Garuda 9 Plus, yang terdiri atas seniman, akademisi, dan maestro tradisi dari berbagai daerah, terutama Yogyakarta.

"Jadi, bulan Januari lalu banyak usulan tentang pentingnya Hari Kebudayaan. Karena baru pertama kali ada kementerian kebudayaan, jadi wajar jika muncul berbagai aspirasi dari masyarakat, termasuk dari seniman dan budayawan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, DPR, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Garuda 9 Plus, sebagai salah satu kelompok penggagas, mengajukan kajian sepanjang 79 halaman untuk mendukung tanggal 17 Oktober sebagai hari peringatan budaya nasional.

Sebelumnya, terdapat berbagai opsi tanggal yang diusulkan, termasuk 20 Oktober dan hari lahir Ki Hajar Dewantara.

Namun, akhirnya disepakati bahwa 17 Oktober paling tepat karena memiliki nilai historis yang kuat.

Fadli menjelaskan bahwa pemilihan 17 Oktober didasarkan pada momen penting dalam sejarah Indonesia, yaitu kelahiran semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dianggap sebagai simbol puncak keberagaman budaya nasional.

"17 Oktober itu bertepatan dengan lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah salah satu dari empat pilar kita selain Pancasila, NKRI, dan UUD 1945," tegas Fadli.

Baca juga: Hari Kebudayaan Nasional Tepat Ultah Prabowo, PDIP: Pemerintah Punya Kuasa

Ia juga membantah anggapan bahwa penetapan tanggal ini berkaitan dengan hari lahir Presiden RI, Prabowo Subianto. “Tidak ada kaitannya. Ini murni berdasarkan pertimbangan sejarah dan budaya,” imbuhnya.

HKN diharapkan menjadi momentum nasional untuk merayakan dan memperkuat kebudayaan sebagai fondasi identitas bangsa di tengah arus globalisasi.

Kepentingan di Balik Kebijakan Dipertanyakan 

Kebijakan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional menuai kritik dari berbagai kalangan. Selain bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto, keputusan tersebut dinilai terburu-buru dan tanpa proses partisipatif yang memadai.

Komisi X DPR RI mempertanyakan dasar dan urgensi pemilihan tanggal tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut penetapan ini dilakukan tanpa melibatkan publik dan lembaga legislatif.

“Kebudayaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Jangan diputuskan sepihak,” kata Puan, Selasa (15/7).

Senada, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani juga menegaskan bahwa proses penetapan tidak transparan.

“Jangan sampai penetapan tanggal budaya nasional justru menjadi simbol politik terselubung,” ujarnya.

Baca juga: Prabowo Jelaskan Alasan Beli 50 Pesawat Boeing, Kompensasi Penurunan Tarif Trump 19 Persen