Sarasehan Nasional Masjid, Wamenag Ungkap Kunci Generasi Muda Betah di Masjid 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Agama, Romo R Muhammad Syafi’i, mengungkapkan bahwa masjid harus menjadi pusat pembinaan umat yang holistik.

Masjid, menurutnya, tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai episentrum transformasi sosial, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.

"Sejak masa Rasulullah hingga Khilafah Utsmaniyah, masjid adalah tempat pendidikan, pelayanan sosial, musyawarah, bahkan basis logistik perjuangan. Itu modal sosial yang sudah final," kata Romo Syafi’i melalui keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).

Hal tersebut diungkapkan oleh Romo Syafi’i saat membuka kegiatan Sarasehan Kemasjidan dan Lokakarya Nasional Badan Kesejahteraan Masjid (Saraloka BKM).

Dirinya menyontohkan Madinah sebagai model kota bercahaya (al-Munawwarah), karena mampu menyelaraskan keragaman suku, budaya, dan agama dalam satu sistem nilai ketuhanan. 

"Masjid adalah fondasi perubahan itu," katanya.

Wamenag juga mengajak seluruh pengelola masjid untuk menjawab kebutuhan umat secara nyata. 

"Kalau kita ingin generasi muda betah di masjid, siapkan kebutuhannya. Ada masjid yang punya klinik, perpustakaan, layanan zakat, bahkan beasiswa pendidikan. Itu baru menjawab zaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengkritik reduksi fungsi masjid yang hanya dipakai untuk kegiatan ibadah tanpa keberlanjutan. 

"Kita tak bisa sekadar retorika membina keluarga sakinah, tapi tidak menghadirkan program konkret. Coba lihat, berapa masjid yang menjadi pusat ekonomi umat? Berapa yang punya program pembinaan anak-anak?" katanya.

Ia juga mengusulkan agar dana-dana keagamaan seperti zakat, infak, dan wakaf dikelola secara produktif oleh masjid melalui skema yang akuntabel.

"Bayangkan jika dana wakaf umat kita kelola dengan baik. Seperti Al-Azhar di Mesir, wakafnya bahkan bisa menalangi APBN negaranya. Kita harus menuju ke sana,” jelasnya.

Romo Syafi’i juga menekankan pentingnya menyusun sistem kebijakan lintas sektor agar pengelolaan masjid mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. 

Dirinya mendorong agar kepala daerah dapat memberikan hibah keagamaan lintas agama secara adil dan setara. 

"Kita ingin kegiatan keagamaan apapun didukung negara, sesuai konstitusi,” ungkapnya.