Adihgi Minta Forum Purnawirawan TNI Tak Paksakan Kehendak Soal Pemakzulan Gibran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (Adihgi) merespons ancaman dari mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Subijanto terkait desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI.

Slamet Subijanto diketahui memberikan ancaman serius yang isinya Forum Purnawirawan TNI bakal menduduki MPR RI jika pendekatan secara sopan lewat surat tidak digubris.

Sekretaris Jenderal Adihgi Arfan Ihksan Lubis meminta semua pihak menahan diri dan tidak memaksakan kehendak.

"Kita minta semua pihak menahan diri dan tidak perlu memaksakan kehendak. Jangan menimbulkan keresahan.  Hormati demokrasi yang ada," kata Arfan ihksan Lubis di Jakarta, Senin (7/7/2025).

Pernyataan tersebut disampsikan Arfan bersama Ketua Umum Adihgi Edi Hasibuan dan  pengurus lainnya, Kurniawan Triwibowo, Lusia Sulastri, dan Nurainih. 

Menurut Arfan, pihaknya memahami kekecewaan sekelompok purnawirawan TNI.

Tapi, Arfan menilai semua itu ada aturannya karena negara ini adalah negara hukum.

Arfan berharap para purnawirawan seharusnya menjadi tokoh bangsa dan jadi contoh yang baik dalam berdemokrasi. 

Menurut Edi Hasibuan, jika purnawirawan merasa kurang direspons, sebaiknya purnawirawan TNI bisa menyikapinya lewat jalur konstitusi yang ada.

Edi Hasibuan mengingatkan memaksakan kehendak tidak ada dalam aturan hukum.

"Sebaliknya,  perbuatan itu kalau dipaksakan cendrung  mengarah kepada perbuatan melanggar hukum," katanya.

Dalam konteks ketatanegaraan, menurut Kurniawan Tribowo, telah ada prosedur yang sudah diatur, termasuk pemakzulan.

Karena itu, silakan Forum Purnawirawan TNI menempuh jalur konstitusional, bukan malah mengancam duduki MPR.

"Sebagai abdi negara yang telah puluhan tahun mengabdi pada negara, tunjukanlah cara-cara negarawan yang konstitusional, ketimbang memanaskan situasi negara dan cenderung bersifat tidak produktif," ujarnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengancam akan menduduki Gedung MPR RI di Senayan, Jakarta, apabila DPR dan MPR tak kunjung memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Ancaman itu disampaikan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Slamet meminta legislatif tak mengabaikan surat usulan pemakzulan yang telah dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR dan MPR.

"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan," kata Slamet.

Slamet menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi bangsa.

Dia menilai keberadaan Wapres Gibran di pucuk pimpinan negara menempatkan Indonesia pada situasi genting.

"Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini," ujarnya.

Menurutnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menunjukkan sikap yang elegan dengan berkirim surat kepada DPR dan MPR.

"Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tetapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab. Oleh karena itu, kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau enggak mau harus gitu," tegas Slamet.

Sejumlah tokoh hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko.

Baca juga: Pemakzulan Gibran Tak Kunjung Diproses, Forum Purnawirawan TNI Ancam Duduki MPR

Turut hadir pula budayawan dan politikus Erros Djarot, pakar hukum tata negara Refly Harun, serta Said Didu.