Tingkatkan Kompetensi Kurator, AKPI Gelar Pendidikan Lanjutan Bahas Pentingnya Going Concern

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Going concern merupakan asas kelangsungan usaha yang merupakan salah satu asas Hukum dalam Undang-Undang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Karena dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

Demikian dikemukakan Henry Sulaiman, Direktur Perdata Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI seperti dikutip pada Minggu (22/6/2025).

“Dari sisi kami sebagai regulator perlu mendapatkan rekomendasi bagaimana kita bisa memperkuat asas ini dalam hukum positif kita,” tegas Henry.

Henry Sulaiman menjadi pembicara pada pendidikan lanjutan yang diadakan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) di Jakarta kemarin bertema “Going Concern: Filosofi dan Implementasi."

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan memperbarui wawasan para kurator serta pengurus dalam menghadapi dinamika perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Acara ini juga menghadirkan narasumber Hadi Subhan selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga,  Anggota Dewan Standar Profesi AKPI Yudhi Wibhisana, dan Founding Partner Wibhisana & Partner.

Hadi Subhan membahas tentang isu-isu hukum berkaitan dengan going concern yang dirangkum dalam empat pertanyaan kunci yaitu apa hakikat going concern dalam kepailitan?

Mengapa going concern itu ada dalam kepailitan? Kapan going concern itu dapat dilakukan, sebelum atau sesudah insolvensi? Dan bagaimana tanggung jawab kurator dalam going concern?

“Mengapa perlu going concern dalam kepailitan? Itu karena di Indonesia tidak ada syarat insolvensi di awal, kepailitan dapat sebagai pressie midel lalu adanya gerechtelijke beslag(sita umum), selain itu kepailitan tidak ada hubungannya dengan pembubaran badan usaha, dan terakhir karena tugas kurator adalah memaksimalkan boedel pailit,” jelas Hadi.

Memperkuat penjelasan Henry, dalam paparannya Yudhi Wibisana menerangkan bahwa tidak ada norma yang secara tegas mengatur mengenai going concern dalam UU KPKPU, kecuali dalam penjelasan umumnya yang menyatakan bahwa UU KPKPU ini didasarkan pada beberapa asas.

Dimana salah satunya  adalah Asas Kelangsungan Usaha dimana dalam pasal-pasalnya terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. 

Selain itu Yudhi Wibisana juga menjelaskan tentang tujuangoing concern dalam pelaksanaan tugas kurator. 

“Secara profesi, kurator sebagai satu-satunya pihak yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator harus membuat perhitungan yang matang sebelum melanjutkan usaha debitur agar tidak mengakibatkan kerugian atau berkurangnya nilai harta pailit," katanya.

Berdasarkan asumsi tersebut, kata dia,  dapat dikatakan bahwa tujuan going concern adalah semata-mata untuk meningkatkan nilai harta pailit sehingga tercapai optimasi pembayaran kepada para kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.

Pendidikan lanjutan (Dikjut) ini dilaksanakan sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kurator dalam perkara kepailitan dan PKPU. 

Selain itu juga merupakanbagian dari kewajiban anggota untuk memperpanjang Surat Bukti Pendaftaran Kurator & Pengurus serta keanggotaan AKPI yang berlaku selama lima tahun. 

Karena untuk perpanjangan, setiap anggota harus minimal satu kali mengikuti pendidikan lanjutan.

Hal ini dijelaskan oleh Ketua Umum AKPI, Imran Nating.

“Ada dua alasan dikjut digelar dua kali setahun. Pertama, memberi banyak forum bagi anggota untuk meningkatkan kapasitas keilmuannya. Kedua, memberikan fleksibilitas agar anggota tidak kehilangan kesempatan memperpanjang lisensi jika berhalangan hadir,” ujar Imran.

Sekretaris Jenderal AKPI, Nien Rafles Siregar, menambahkan bahwa keputusan memperbanyak pendidikan lanjutan merupakan rekomendasi dari Komite Bersama.

Hal ini menyikapi perkembangan pesat dalam ranah kepailitan dan PKPU yang menuntut kurator untuk selalu memperbarui pengetahuannya.

Terkait dengan tema going concern, Rafles menegaskan pentingnya pemahaman prinsip ini oleh para kurator, terutama karena banyak kasus yang bersinggungan langsung dengan kelangsungan usaha debitor.

 “Isu going concern memang telah disebut dalam Undang-Undang Kepailitan namun belum memiliki parameter yang jelas, termasuk dalam pelaksanaannya di lapangan,” jelas Rafles.

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi kurator saat berhadapan dengan perusahaan yang secara teknis masih layak beroperasi, namun masuk dalam proses kepailitan. 

“Misalnya dalam industri pertambangan, di mana izin usahatidak dapat dialihkan, padahal perusahaan masih punya prospek. Ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimanaprinsip going concern dapat diterapkan,” imbuhnya.

Isu lain yang turut menjadi sorotan adalahpertanggungjawaban kurator ketika memutuskan untukmenjalankan skema going concern, termasuk potensi tanggung jawab pribadi dan bagaimana memastikanoptimalisasi harta pailit demi kemanfaatan maksimal.

Sementara itu, Ketua Panitia Pendidikan Lanjutan AKPI Surya Simatupang, menjelaskan bahwa kegiatan ini terbuka juga untuk pesertanon-anggota AKPI.

“Dari total 120 peserta, sebanyak 105 adalah anggota AKPI, supaya memperpanjang juga ya(keanggotaan AKPI), sisanya 15 berasal dari luar, karena terkait dengan tema yang diusung. Jadi kalau pun tertarik dengan temanya kita tidak masalah (walau bukan anggotaAKPI)," ucap Surya.

Dengan diselenggarakannya pendidikan lanjutan ini, AKPI berharap dapat terus mendukung peningkatan profesionalisme dan integritas anggotanya dalam menangani perkara kepailitan dan PKPU secara efektif, adaptif, dan berlandaskan hukum.