Yos Nggarang: Presiden Prabowo Mengembalikan Kedaulatan Lingkungan kepada Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yos Nggarang mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto menghentikan aktivitas pertambangan Nikel PT Gag di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Di tengah perbedaan pendapat masyarakat setempat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kementerian ESDM yang mengatakan tidak ada kerusakan lingkungan di pulau tersebut dan menginginkan agar aktivitas Pertambangan terus berlanjut setelah mereka melihat langsung ke area pulau baru-baru ini.

Sedangkan versi Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), NGO dan mayoritas masyarakat melihat terjadi kerusakan lingkungan dan sudah mereduksi keindahan pulau Raja Ampat yang selama ini  menjadi primadona pariwisata dunia.

Baca juga: Berkaca Kasus Tambang Nikel di Raja Ampat, Anggota DPR Minta Pemerintah Tak Gegabah Terbitkan IUP

Yos Nggarang menilai ini memperlihatkan Presiden bertekad menyelamatkan pulau kecil dan pulau yang tersisa untuk tidak dijarah lagi oleh para oligarki dan mengembalikan Kedaulatan lingkungan untuk kembali kepada seluruh rakyat indonesia, sebagaimana tuntutan masyarakat yang peduli pada daerah Raja Ampat dan daerah lain selama ini.

"Keputusan Ini juga mengkonfirmasi bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo konsisten menjalankan Asta Cita poin satu "Memperkokoh ideologi  Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia," ujarnya, Selasa (10/6/2025).

Dan poin delapan, menurut dia, yaitu "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur."

Jadi, Presiden tidak sekedar "omon-omon"  terkait Asta Cita point satu dan delapan,ia membentuk kementrian Hak Asasi Manusia, Kementerian Kebudayaan dan Kementrian Lingkugan Hidup. Dimana sebelumnya  hanya menjadi sub, bukan utama. Di era Prabowo Kementrian ini menjadi utama--menjadi penting.

" Misinya adalah untuk merawat, manjaga dan memajukan peradaban bangsa," ujarnya.

PKR juga melihat keputusan Presiden ini mengingatkan kepada kementrian ESDM,Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk  tidak lagi "obral" mengeluarkan izin usaha pertambangan disemua daerah yang punya potensi Pertambangan.

" Harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan lingkungan," ujar Yon.

Baca juga: Eddy Soeparno Dukung Langkah Presiden Prabowo Selamatkan Raja Ampat

Dikatakan perlu diingat bahwa  pemerintah juga mendorong industri pariwisata sebagai penopang neraca pembayaran.

"Sangat pradoks jadinya daerah Raja Ampat yang pariwisatanya sudah mendunia, namun disaat yang sama mengeluarkan kebijakan industri ekstraktif pertambangan," ujarnya.

Dia berharap keputusan Presiden ini juga menjadi pintu masuk untuk satgas Penertiban Kawasan hutan yang sudah menjadi Keputusan Presiden agar bekerja secara optimal untuk menyelamatkan sumber daya alam bangsa Indonesia.