Kompak, Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat Daya Klaim Warga Lokal Tolak Tambang Ditutup

TRIBUNNEWS.COM - Dua kepala daerah, yakni Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat, kompak mengklaim bahwa masyarakat setempat di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat menolak pertambangan nikel oleh PT Gag Nikel ditutup.

Sebagai informasi, aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya tengah jadi sorotan lantaran dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan masif terhadap ekosistem dan lingkungan di wilayah tersebut.

Desakan pun muncul dari berbagai pihak agar pemerintah menghentikan aktivitas pertambangan di wilayah yang diakui sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023 itu. 

Klaim masyarakat menolak ditutupnya tambang nikel oleh pemerintah pusat disampaikan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam saat kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Sabtu (7/6/2025).

Adapun Kementerian ESDM melakukan kunjungan untuk meninjau langsung lokasi pertambangan nikel di pulau Gag.

Dari hasil tinjauan tersebut, pemerintah mengaku tidak menemukan kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Gag seperti yang tersebar di media sosial (medsos).  

1. Gubernur Papua Barat Daya

Saat mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sabtu kemarin, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyatakan, masyarakat lokal yang berada di Pulau Gag, Raja Ampat, meminta agar lokasi pertambangan nikel tidak ditutup oleh pemerintah pusat.   

Bahkan, menurut Elisa, masyarakat sampai menangis saat menyampaikan permintaan agar tambang tidak ditutup.

“Ketika kami sampai di sana (Pulau Gag), masyarakat lokal, baik kecil, besar, perempuan, tua dan muda, mereka menangis dan 'Pak Menteri, agar ini (tambang nikel) tidak boleh ditutup.' Ini harus dilanjutkan,” kata Elisa Kambu, dalam video keterangan pers yang diterima Kompas.com, Minggu (8/6/2025). 

Selanjutnya, Elisa Kambu menyebut, pemerintah daerah akan mengikuti permintaan masyarakat.

Baca juga: Ancaman Tambang Nikel di Raja Ampat dalam Perspektif Pariwisata: Siapa yang Bisa Jamin Ekologinya?

Apalagi, menurutnya, kehadiran pertambangan nikel untuk kesejahteraan masyarakat di Pulau Gag.  

“Kalau kami pemerintah adalah mengikuti kemauan masyarakat dan pertambangan nikel ini hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa kita harus membuat rakyat susah,” ungkapnya.  

Elisa mengaku akan kembali meninjau lokasi Pulau Gag bersama Bupati Raja Ampat untuk memastikan proses pertambangan nikel. 

Mereka akan mengajak awak media agar bisa melihat langsung kondisi lingkungan di Pulau Gag.

“Jadi kalau ada yang ingin melihat lagi, nanti ikut saya (gubernur) dan pak bupati akan kami jadwalkan beberapa hari kemudian untuk pergi lihat sama-sama,” ujarnya.

2. Bupati Raja Ampat

Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam mengklaim, masyarakat di Pulau Gag tidak mau tambang nikel yang dikelola oleh PT Gag Nikel ditutup.

Orideko juga menyatakan, permintaan masyarakat tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat kunjungan pada Sabtu (7/6/2025).

"Pesan dari masyarakat juga yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Mereka tidak mau Pak Menteri (ESDM) tutup tambang. Karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana," ujar Orideko sebagaimana dilansir video yang dibagikan Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025). 

Dari kunjungan di lapangan, Orideko menilai, tidak terlihat kerusakan lingkungan dan laut sebagaimana yang disampaikan di media sosial.

Meski begitu, ia tetap meminta agar PT Gag Nikel tetap melakukan pengawasan dalam eksplorasi nikel yang dilakukan.

"Saya harap juga pengawasan anda harus buat terus supaya jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan. Atau yang kita lihat imajinasi-imajinasi yang kurang bagus," paparnya.

(Tribunnews.com/Rizki A.) (Kompas.com)