6 Provinsi Sumbang 50 Persen Kasus Stunting di Indonesia, Ada Jabar, Jateng, Jatim, dan Banten
Sekitar 2.241. 789 kasus stunting atau 50 persen berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTT dan Banten.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) merilis hasil survei terkait angka stunting di Indonesia di tahun 2024 baru-baru ini.
Kabar baiknya ada penurunan prevalensi stunting nasional, dari 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 19,8 persen pada tahun 2024.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah mengatakan temuan menarik dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) ini.
Di antaranya ada sekitar 50 persen kasus balita stunting ditemukan di 6 provinsi.
“Sekitar 2.241. 789 kasus stunting atau 50 persen berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTT dan Banten,” kata Asnawi Abdullah dalam temu media di Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Baca juga: Bersama Cegah Stunting dan Anemia, Demi Anak Indonesia yang Tumbuh Sehat
Ia merinci, di Jawa Barat kasus stunting ada 634.348 atau 15,9 persen.
Selanjutnya, Jawa Tengah kasus stunting ada 485.893 atau 17,1 persen.
Jawa Timur kasus stunting ada 430.780 atau 14,7 persen.
Sumatera Utara kasus stunting ada 316.456 atau 22 persen.
Baca juga: Program Sosial Digelar di Cilegon Banten, Fokus pada Pencegahan Stunting Balita
NTT kasus stunting 214.143 atau 37 persen.
Serta, Banten ada kasus stunting 209.600 atau 21,1 persen.
“3 provinsi di Jawa di atas merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, makanya jumlah kasusnya cukup banyak ditemukan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dibanding dengan provinsi lain,” ungkap dia.
Melihat kondisi ini, keenam provinsi itu menjadi tantangan penurunan stunting pada 2025.
Jika enam provinsi ini bisa diturunkan 10 persen, maka secara nasional bisa turun 4–5 persen, lantaran 50 persen anak stunting ada di enam daerah ini
SSGI 2024 dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dan didukung penuh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan internasional, seperti WHO, SEAMEO RECFON, dan Prospera.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.