Ketua Mahkamah Partai Sindir Calon Ketua Umum PPP: Jangan Hanya Mencari Keuntungan dan Kepentingan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan mengatakan, sosok yang akan menjadi ketua umum partai berlambang Ka'bah itu harus memiliki loyalitas.

Menurut Irfan, saat ini sudah mulai mencuat sejumlah nama yang disebut-sebut siap maju sebagai Ketua Umum PPP.

Baca juga: Setelah Anies Baswedan dan Amran Sulaiman, Kini Giliran Jokowi yang Dibidik Jadi Ketum PPP

Dia menegaskan, ketua umum yang baru harus bisa membawa PPP untuk kembali melenggang ke Senayan.

"Ke depannya bisa mampu mau dan loyal dan bertanggung jawab untuk mengembalikan posisi PPP di parlemen dan juga nanti dalam kepimpinan kabinet kedepannya bisa ikut dan terlibat lah gitu," kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

Irfan menjelaskan, PPP membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. 

Asalkan, kata dia, semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan secara internal.

"Perdebatan, perbincangan, diskusi, wacana yang berkembang di internal ini, tentu sangat akomodatif dan PPP membuka diri kepada siapa saja, sepanjang memenuhi persyaratan internal yang diajukan," ucap Irfan.

Baca juga: Jokowi Comeback ke Dunia Politik? Disebut dalam Bursa Caketum PSI, Kini Masuk Radar Caketum PPP

Namun, dia mengingatkan bahwa jabatan ketua umum bukanlah ruang untuk mencari keuntungan pribadi. 

Irfan menekankan bahwa loyalitas terhadap partai harus menjadi syarat mutlak.

"Orang-orang tersebut juga tadi itu (harus) punya loyalitas, tanggung jawab membesarkan PPP ini gitu. Tidak hanya mencari keuntungan dan kepentingan dari PPP sebagai partai yang berbasis Islam dan partai tua gitu," tegasnya.

Muktamar PPP rencananya akan digelar antara bulan Agustus-September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul.

Beberapa nama tersebut di antaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai Plt Ketua Umum hingga Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. (*)