Pahlawan nasional
Respons Ketua DPR Soal Aktivis Tolak Wacana Soeharto Diberi Gelar Pahlawan
Puan Maharani respons aktivis 98 yang menolak wacana Soeharto diberi gelar pahlawan nasional, menurutnya setiap usulan pasti harus ada kajian mendalam
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, setiap usulan pemberian gelar pahlawan, harus melalui kajian yang mendalam oleh dewan kehormatan yang berwenang.
Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam menanggapi aktivis 98 yang menolak wacana Soeharto diberi gelar pahlawan nasional.
"Ya, setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan untuk mengkaji siapa saja yang menerima dan tidak menerima. Biar dewan itu yang mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak," ujar Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Puan menegaskan, proses pemberian gelar pahlawan nasional bukanlah hal yang bisa diputuskan secara sepihak atau tergesa-gesa.
Menurutnya, penilaian harus dilakukan secara objektif berdasarkan rekam jejak, kontribusi, dan kelayakan individu yang diusulkan menerima gelar.
"Apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak diterima, itu tugas dewan kehormatan untuk menilai," ujar Ketua DPP PDIP itu.
Baca juga: Aktivis 98 Tolak Soeharto Jadi Pahlawan: Sejarah Tak Boleh Dibelokkan
Diberitakan sebelumnya, sejumlah kelompok aktivis reformasi tahun 1998 memberi pernyataan sikap atas wacana pemberian gelar pahlawan bagi Presiden ke-2 Soeharto.
Mereka menolak keras pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, serta menuntut negara menjaga integritas dalam proses pemberian gelar pahlawan.
Pernyataan sikap ini disampaikan para aktivis 98 saat berkumpul di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Sabtu (24/5/2025). Kelompok aktivis ini terdiri dari Repdem, Pena 98, Barikade 98, FK ’98, Gerak 98, dan Perhimpunan Aktivis 98.
"Mendesak Pemerintah untuk menjaga integritas proses pemberian gelar. Mengajak publik untuk terus mengedukasi generasi muda tentang sejarah kelam Orde Baru," kata aktivis 98 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Wanto Sugito di lokasi.
Baca juga: Ratusan Aktivis 98 Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Mustar: Ide Ini Nodai Perjuangan Reformasi
Ketua Umum Repdem ini menegaskan bahwa Soeharto adalah simbol kekuasaan represif dan pelanggar hak asasi manusia.
“Soeharto bukan pahlawan. Ia adalah simbol kekuasaan represif dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Wanto.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.