Menuju Pemerintahan Digital, GovTech Siap Diluncurkan 17 Agustus 2025

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto dalam meluncurkan Government Technology (GovTech).

Platform super-apps ini dijadwalkan diluncurkan pada 17 Agustus 2025 dan akan menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

"Peluncuran GovTech merupakan langkah strategis dan visioner yang mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun pemerintahan digital yang modern. Ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan reformasi struktural yang akan meningkatkan responsivitas, transparansi, serta kepercayaan publik," ujar Bamsoet saat menerima jajaran Direksi Hypernet Technologies di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut hadir CEO Hypernet Technologies Sudianto Oei, VP William, dan Senior Account Manager Okta.

Bamsoet yang juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan DPR ini menjelaskan bahwa GovTech akan mengintegrasikan lebih dari 2.700 aplikasi dari berbagai kementerian dan lembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Integrasi ini akan mengurangi pemborosan anggaran dan mempersempit celah terjadinya korupsi.

Salah satu fitur unggulan GovTech adalah e-catalog 6.0 yang memungkinkan pengadaan barang berbasis analisis kebutuhan dan evaluasi vendor secara otomatis.

Sistem ini juga menyediakan akses publik terhadap data anggaran, sehingga meminimalkan praktik tender fiktif maupun mark-up harga.

"Dengan satu platform terpadu, potensi penyalahgunaan anggaran bisa ditekan. Estimasi penghematan dari efisiensi dan pemberantasan korupsi bisa mencapai Rp 100 triliun dalam beberapa tahun mendatang," jelas Bamsoet.

Ia juga menyoroti kebijakan baru dalam GovTech yang mewajibkan setiap keluarga memiliki rekening bank, guna menjamin penyaluran bansos langsung ke penerima.

Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN), kebijakan ini mampu mengurangi kebocoran hingga 30 persen dan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.

Meski demikian, Bamsoet mengingatkan pentingnya mengatasi tantangan di lapangan, seperti rendahnya literasi digital dan terbatasnya infrastruktur internet di daerah.

Menurutnya, pelatihan untuk aparat desa dan kerja sama dengan startup lokal bisa menjadi solusi efektif.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Roadmap Transformasi Digital, Peruri Dapat Penugasan Sebagai GovTech RI

Ia juga mencatat peningkatan daya saing digital Indonesia—dari peringkat 56 pada 2020 menjadi 43 pada 2024 versi East Ventures Digital Competitiveness Index—sebagai indikator kesiapan bangsa dalam menerapkan transformasi digital.