Wamensos: Presiden Prabowo Minta Kemiskinan Ekstrem Tuntas 2026

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Widiyanto mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Presiden disebut menargetkan agar kemiskinan ekstrem bisa diselesaikan sepenuhnya paling lambat pada tahun 2026.

“Pak Presiden menginstruksikan, yang miskin ekstrem yang berjumlah 3,17 juta ini di tahun 2026 harus selesai,” kata Agus dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (24/5/2025).

Baca juga: Menteri Agama Minta Zakat Dimanfaatkan untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Agus menjelaskan, arahan tersebut diberikan setelah Presiden menerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi acuan utama kebijakan sosial. 

DTSEN, yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, mencatat jumlah warga miskin ekstrem di Indonesia mencapai 3,17 juta jiwa dari total sekitar 285 juta penduduk.

Menurut Agus, indikator kemiskinan ekstrem ditetapkan berdasarkan pengeluaran per kapita yang sangat rendah. 

“Yang miskin ekstrem itu masyarakat yang pengeluarannya di bawah Rp400 ribu per bulan,” ujarnya.

Agus menekankan bahwa DTSEN adalah terobosan penting yang baru terwujud di era pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Selama ini, masing-masing kementerian dan lembaga berjalan dengan data sendiri, sehingga kebijakan seringkali tidak tepat sasaran.

Baca juga: Menko Cak Imin Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang pada 2026 dengan DTSEN

“Baru sekarang ini kita memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional,” jelasnya.

Selain menargetkan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026, Presiden juga meminta agar tingkat kemiskinan umum ditekan hingga di bawah 5 persen pada 2029. 

Saat ini, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 24 juta jiwa atau setara 8,57 persen dari populasi nasional.

Agus menyatakan bahwa untuk mencapai target ambisius ini, Kementerian Sosial tidak bisa bekerja sendirian. Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, hingga sektor swasta untuk turut berkolaborasi.

“Ini tugas yang sangat berat dan tidak bisa diemban satu kementerian saja,” pungkasnya.