Majelis Masyayikh Susun Sistem Penjaminan Mutu untuk Pendidikan Nonformal Pesantren

Namun, ia juga menyoroti tantangan dalam ketersediaan data. Dari sekitar 42.000 pesantren di Indonesia, data pendidikan nonformal masih belum lengkap sebagai dasar kebijakan yang akurat.

Sementara itu, Direktur Pesantren sekaligus Kepala Sekretariat Majelis Masyayikh, Basnang Said, menyatakan komitmen penuh Kementerian Agama dalam mendukung upaya ini.

Ia menegaskan bahwa santri yang menempuh pendidikan di pesantren layak mendapatkan pengakuan negara dalam bentuk ijazah.

“Jika santri formal diakui negara dengan ijazah, maka santri nonformal yang belajar bertahun-tahun di pesantren juga harus mendapatkan hak yang sama,” katanya.