Pendaftaran Sekolah Rakyat Ditutup, 7 Ribu Lebih Calon Siswa Mendaftar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa pendaftaran peserta didik baru untuk Sekolah Rakyat resmi ditutup pada Senin (19/5/2025).

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin mengatakan, total lebih dari 7.000 calon siswa telah mendaftar.

Baca juga: Seleksi Calon Siswa Sekolah Rakyat Berbasis Persyaratan Administrasi, Bukan Kecerdasan Anak

"Penerimaan peserta didik baru sudah dimulai dan sebetulnya hari ini sudah ditutup, ini sudah mencapai 7.000 sekian," kata Zainal dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Setelah proses pendaftaran, tahapan berikutnya adalah penetapan calon peserta didik oleh pemerintah daerah.

"Kemudian dilakukan penetapan calon peserta didik oleh daerah dan pengumuman calon peserta didik," ujar Zainal.

Agus menjelaskan, tahapan berikutnya mencakup pemeriksaan kesehatan, kunjungan rumah (home visit), dan wawancara, yang akan dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi.

"Nanti tanggal 21 Mei akan dilaksanakan tes kesehatan, kemudian ada home visit dan wawancara, home visit nanti sama uji adalah satu tim dari Kemensos juga, dari BPS juga ada, Kemendikbud dan berbagai anggota tim lain, untuk memastikan bahwa peserta didik tersebut memang layak," ucapnya.

Dia menjelaskan, dalam proses seleksi peserta, yang utama adalah kelengkapan administrasi dan bukan kemampuan akademik.

"Seleksinya diutamakan hanya pada administrasi saja, tidak pada kecerdasan atau kemampuan akademik. Termasuk kalau mungkin IQ-nya hanya misalnya 80 pun tidak masalah, itu harus diterima," ungkap Agus.

Baca juga: Guru Sekolah Rakyat Berasal dari ASN, PPPK hingga Lulusan PPG

Namun, terdapat pengecualian dalam seleksi calon siswa terkait aspek kesehatan, khususnya anak-anak dengan penyakit menular, akan dirujuk untuk perawatan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

"Mungkin seleksi yang agak beda sedikit adalah tentang kesehatan, karena memang jangan sampai ada yang punya penyakit menular, kemudian sekolah di sini, bukan ditolak menurut arahan Presiden Prabowo (Subianto) agar dijadikan perawatan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan," ungkap Agus.