Selasa, 7 Oktober 2025

Kemensos Harap Sekolah Rakyat Bebas Titipan: Betul-betul dari Keluarga Miskin

Dia menegaskan bahwa seleksi lebih mengutamakan kelengkapan administrasi dibandingkan kemampuan akademik. 

Tribunnews.com/Fersianus Waku
SEKOLAH RAKYAT - Rapat kerja Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025). Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin berharap proses seleksi calon peserta didik Sekolah Rakyat benar-benar bebas dari praktik titipan.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial atau Kemensos, Agus Zainal Arifin, berharap proses seleksi calon peserta didik Sekolah Rakyat benar-benar bebas dari praktik titipan. 

Zainal mengatakan, program tersebut diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Baca juga: Pendaftaran Sekolah Rakyat Ditutup, 7 Ribu Lebih Calon Siswa Mendaftar

"Jadi diharapkan tidak ada titipan sama sekali, memang betul-betul anak dari golongan desil satu," kata Zainal dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Menurut Zainal, hingga hari terakhir pendaftaran 19 Mei 2025, jumlah pendaftar telah melampaui 7.000 anak.

"Penerimaan peserta didik baru sudah dimulai dan sebetulnya hari ini sudah ditutup, ini sudah mencapai 7.000 sekian," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa seleksi lebih mengutamakan kelengkapan administrasi dibandingkan kemampuan akademik. 

"Seleksinya diutamakan hanya pada administrasi saja, tidak pada kecerdasan atau kemampuan akademik. Termasuk kalau mungkin IQ-nya hanya misalnya 80 pun tidak masalah, itu harus diterima," ucap Agus.

Baca juga: Guru Sekolah Rakyat Berasal dari ASN, PPPK hingga Lulusan PPG

Namun, terdapat pengecualian dalam seleksi calon siswa terkait aspek kesehatan, khususnya anak-anak dengan penyakit menular, akan dirujuk untuk perawatan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

"Mungkin seleksi yang agak beda sedikit adalah tentang kesehatan, karena memang jangan sampai ada yang punya penyakit menular, kemudian sekolah di sini, bukan ditolak menurut arahan Presiden Prabowo (Subianto) agar dijadikan perawatan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan," tutur Agus.

 

 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved