Besok Ojol Demo Besar-besaran di 14 Kota, Istana Ingatkan Jangan Ganggu Aktivitas Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini akan digelar serentak di setidaknya 14 kota besar di Indonesia, termasuk di depan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta.

Unjuk rasa tersebut dilatarbelakangi ketidakpuasan terhadap kondisi kesejahteraan dan keadilan dalam kemitraan antara pengemudi ojol dan aplikator, serta ketidakjelasan regulasi hukum dan tarif yang dinilai merugikan para driver.

Lalu, seperti apa respons Istana Kepresidenan RI pemerintahan Prabowo Subianto atas rencana tersebut?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemerintah menghormati hak konstitusional setiap warga negara termasuk pengemudi ojek online (Ojol) untuk menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi. 

Pemerintah tidak akan menghalangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Ia menyebut demonstrasi sebagai salah satu bentuk ekspresi yang dijamin konstitusi.

“Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka,” kata Hasan di Kantor PCO, Gambir, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Meski demikian, Hasan mengimbau agar unjuk rasa tersebut diharapkan berlangsung tertib dan tidak mengganggu masyarakat luas.

Ia juga menyebut pemerintah melalui Kemenhub telah membuka ruang dialog dan media briefing untuk menanggapi aspirasi para pengemudi ojol.

“Dan dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini,” jelasnya.

Baca juga: Polisi Imbau Masyarakat Hindari Kawasan Patung Kuda, Monas dan DPR Saat Demo Ojek Online Besok

Hasan juga menilai frekuensi unjuk rasa yang dilakukan pengemudi ojol bukanlah hal luar biasa di negara demokratis.

Menurutnya, yang terpenting adalah semua aspirasi tersebut didengar dan dicari solusi terbaik untuk semua pihak.

“Supaya semuanya baik. Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik,” ujarnya.

Tuntutan SePOI: UU Perlindungan hingga Tarif yang Adil

Aksi kali ini diorganisir oleh Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) dengan mengusung tema Kebangkitan Transportasi Online Indonesia. Mereka membawa sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan, kejelasan regulasi, dan keadilan kemitraan dengan perusahaan aplikasi.

Ketua Umum SePOI, Mahmud Fly, menegaskan bahwa aksi akan dilakukan secara damai tanpa sweeping terhadap pengemudi lain yang memilih tetap bekerja.

“Kami tidak ada sweeping, tapi kami minta perhatiannya kepada teman-teman ojol agar tidak menyalakan aplikasi karena kami sedang perjuangkan hak teman-teman,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Timur.

Baca juga: Mengapa Cat Pesawat Kepresidenan Diubah Merah ke Putih? Ternyata Ada Kaitan Pesawat Pribadi Prabowo