Menhut Minta Penyuluh Kehutanan Berani Evaluasi Kebijakan yang Tak Sesuai Kondisi Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengunjungi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan.

KHDTK Tabo-tabo memiliki luas 2,2 hektare dengan produksi hasil hutan berupa gula semut dari nira aren. 

Dalam kesempatan itu Menhut berdialog dengan para penyuluh kehutanan. Ia meminta para penyuluh tidak segan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. 

"Bapak ibu sekalian harus formulasikan, mengevaluasi tadi dikatakan dan kemudian menjadi rekomendasi apa yang harus diperbaiki, misalnya ini tidak boleh terjadi lagi, kebijakan ini tidak relevan, tidak efisien karena tidak ada gunanya," kata Raja Antoni dalam keterangannya, Jumat (16/5/2025).

"Berani mengatakan itu, bagaimana, lalu apa alternatifnya bapak ibu juga bisa sampaikan, apa yang menjadi rekomendasi," sambungnya. 

Pernyataan ini disampaikan Raja Antoni karena para penyuluh selama ini menjadi ujung tombak kebijakan pemerintah dan bertemu dengan masyarakat secara langsung di daerah, khususnya masyarakat yang tinggal di pinggiran kawasan hutan. 

"Penyuluh bagi saya adalah ujung tombak kebijakan pemerintah, se-ideal apapun policy yang diputuskan, yang diambil di pusat, Jakarta, tidak akan ada arti apa-apa tanpa adanya penyuluh," ucapnya.

Raja Antoni menyebut bahwa penyuluh kehutanan memiliki tanggung jawab besar, sehingga wajib memiliki pengetahuan dan pemahaman luas terkait sektor kehutanan maupun regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah.

"Bagaimana mau menyuluh kalau pengetahuannya masih sepotong-sepotong," pungkasnya. 

Baca juga: Menhut Raja Juli Berencana Benahi Kebijakan yang Lebih Memotivasi Pengelolaan dan Kelestarian Hutan