DPR: Parpol Bisa Leluasa Tentukan Paslon Lagi Imbas Putusan MK soal PSU Pilkada Barito Utara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin berpandangan bahwa pemilihan suara ulang (PSI) Pilkada Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus dipahami sebagai proses baru untuk memberi keleluasaan bagi partai politik untuk menentukan pasangan calon (paslon) secara berbeda dari sebelumnya.

Adapun Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya mendiskualifikasi dua paslon dalam PSI Pilkada Barito Utara.

"Paslon yang ada didiskualifikasi semua. Kalau ini, ya saya memahaminya ini semacam pemilihan ulang. Kalau memang pemilihan ulang, ya berarti bisa seperti dari awal,” kata Zulfikar kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Legislator Partai Golkar itu menjelaskan bahwa dengan status pemilihan ulang, tidak ada kewajiban bagi partai politik untuk mempertahankan aliansi atau paslon yang sebelumnya mereka dukung.

“Paslonnya pasti berbeda. Terus partai pengusulnya pun bisa tidak harus sama dengan yang lama, dengan yang sebelumnya,” tandasnya.

Diketahui, melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mendiskualifikasi semua calon dalam Pilbub Barito Utara dan memerintahkan untuk dilaksanakannya pemilihan ulang dari tahapan pencalonan.

Putusan MK itu buntut dari terbuktinya semua pasangan calon Pilbub Barito Utara melakukan praktik politik uang.

Puadi mengatakan putusan itu harus jadi refelksi bukan hanya bagi Bawaslu. Namun juga bagi partai politik dalam merekrut calon kepala daerah serta mendisiplinkan kader dari paraktik transaksipnal yang menciderai integeritas pemilu.

"Pencegahan dan pembenahan harus dilakukan secara holistik, bukan hanya dibebankan kepada Bawaslu," tuturnya.