5 Penjelasan Kejagung soal Pengamanan TNI di Kejaksaan: Bukan karena Penguntitan, Tindak Lanjut MoU

TRIBUNNEWS.COM - Pengamanan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh wilayah Indonesia, masih menjadi perbincangan publik.

Mengenai pelibatan TNI dalam pengamanan institusi Kejaksaan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan penjelasan.

Dirangkum Tribunnews.com, berikut beberapa pernyataan dari Kejagung terkait pengamanan TNI di Kejaksaan:

1. Bukan karena Kasus Penguntitan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menegaskan pengamanan itu murni bentuk kerja sama antara korps Adhyaksa dengan TNI.

Sehingga, Kejagung memastikan pengamanan yang diberikan oleh TNI terhadap Kejati dan Kejari bukan karena adanya kasus penguntitan seperti yang pernah terjadi beberapa waktu silam.

"Enggak ada isu-isu lain enggak ada. Kita lihat aja di sini, Kapuspen kemana-mana wara-wiri di sini di luar juga kita wara-wiri, enggak ada masalah," tegas Harli kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

2. Tindak Lanjut MoU Kejaksaan dan TNI

Harli juga menekankan, pengamanan itu sebagai tindak lanjut nota kesepahaman atau MoU antara Kejaksaan dan TNI yang selama ini sudah terjalin.

Harli pun menerangkan, dalam delapan poin yang tertera dalam MoU itu salah satu poinnya terdapat penekanan bahwa TNI dapat memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Ya salah satunya adalah dari sisi pengamanan. Itu lah yang diwujudkan dalam telegram kemarin, jadi JamPidmil tentu berkoordinasi," katanya.

Baca juga: Pengamanan Kejaksaan oleh TNI Sah Berdasarkan MoU, Pakar Hukum: Legal Jika Penuhi Syarat OMSP

3. Pencegahan jika Terdapat Ancaman

Kemudian, ketika disinggung apakah pengamanan oleh TNI itu karena Kejagung mendapat suatu ancaman, Harli juga membantah.

Menurutnya, selama ini internal Kejagung masih dapat menjalankan tugas sebagaimana biasanya.

Namun, jika berbicara dalam konteks antisipasi, Harli berpandangan bahwa pengamanan itu ia anggap sebagai bentuk pencegahan jika sewaktu-waktu benar terdapat ancaman kepada institusinya.

"Maka dibutuhkan bentuk pengamanan yang lebih baik. Jadi kalau misalnya ada Jaksa mendapat ancaman, itu bagian dari profesi."

"Dan kita lihat pengamanan kan di kantor dilakukan, sementara tugas Jaksa kan mobile kemana-mana," papar dia.

4. Minta Pengamanan pada Polri

Kejagung mengklaim kerja sama dalam rangka pengamanan tak hanya diminta dari TNI, melainkan juga kepada Polri.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan permintaan bantuan pengamanan kepada Korps Bhayangkara sudah dilakukan sejak lama.

"Kalau dengan teman-teman Polri memang sudah terus berlangsung selama ini. Misalnya pengamanan saat persidangan," ungkap Harli kepada wartawan, Kamis.

Baca juga: Kapolri Tak Masalah TNI Diminta Jaga Kejaksaan, Klaim Hubungannya dengan Jaksa Agung Baik-baik Saja

5. Tegaskan Masih Dikaji

Sementara itu, Kejagung masih mengkaji pengerahan personel TNI untuk pengamanan pejabat di Kejaksaan.

Harli Siregar mengatakan, sejauh ini pengamanan yang dilakukan TNI hanya terkait aset dan fisik Kejaksaan.

"Nah, itu masih kita diskusikan (pengamanan TNI untuk pejabat Kejaksaan)," ujarnya di Gedung Puspenkum Kejagung, Rabu (14/5/2025).

Harli menyebut, ada keterbatasan jumlah personel TNI yang dikerahkan.

Sejumlah personel yang saat ini sudah dikerahkan, menurutnya, fokus untuk pengamanan aset Kejaksaan sebagai objek vital negara.

Baca juga: TB Hasanuddin Minta Penempatan TNI Jaga Institusi Kejaksaan Harus Hati-hati dan Patuhi Konstitusi 

Ia menyampaikan, pengerahan personel TNI juga dimungkinkan terjadi dalam kegiatan proses hukum yang dilakukan Kejaksaan, seperti penggeledahan dan penyitaan.

"Karena kalau kita lihat orangnya kan berapa? Kalau di daerah itu hanya 30 orang, ya kan? Ya untuk pejabat utamanya pun sudah habis di hampir separuh ya kan. Bagaimana pengamanan fisiknya (Kejaksaan) lagi?" imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi merespons salinan surat telegram yang menyebut Telegram Panglima TNI Nomor TR/422/2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar diterbitkannya telegram itu.

Surat telegram itu, kata Kristomei, merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif, sebagaimana yang juga telah berjalan sebelumnya. 

"Perbantuan TNI kepada Kejaksaan tersebut merupakan bagian dari kerja sama resmi antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan RI yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023," kata Kristomei kepada Tribunnews.com, Minggu (11/5/2025).

(Tribunnews.com/Nuryanti/Fahmi Ramadhan/Abdi Ryanda Shakti/Ibriza Fasti Ifhami)

Berita lain terkait TNI