Dedi Mulyadi dan Komnas HAM Dinilai Kurang Komunikasi soal Kebijakan Bawa Anak ke Barak Militer

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dinilai kurang komunikasi terkait kebijakan pendidikan karakter di barak militer bagi anak nakal.

Diketahui, Komnas HAM tidak setuju dengan kebijakan Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Jejen Musfah mengungkapkan kurangnya komunikasi Dedi Mulyadi dan Komnas HAM karena kebijakan Gubernur Jawa Barat ini begitu cepat dilaksanakan.

"Kalau kebijakan atau program ini betul-betul dijelaskan secara face to face bersama-sama, saya kira Komnas HAM akan mengubah penilaian statement-nya," ungkap Jejen dalam wawancara bersama Tribunnews, Rabu (14/5/2025).

"Jadi ini soal komunikasi saja saya kira, karena memang kalau kita melihat runutan peristiwanya ini cukup cepat sekali dieksekusi program ini," ujar Jejen.

Sehingga, mungkin tidak cukup waktu Dedi Mulyadi untuk menjelaskan ke stakeholder yang memang terkait dengan anak-anak ini, termasuk Komnas HAM. 

Adapun menurut Jejen, ia mendukung kebijakan Dedi Mulyadi memberikan pendidikan karakter bagi siswa nakal di barak militer.

"Karena kalau kita melihat ini kan tidak permanen, ini hanya program beberapa hari saja yang awalnya memang 6 bulan tetapi kemudian diputuskan hanya beberapa hari."

"Yang permanen tetap adalah sekolah. Nah, oleh karena itu kita katakan di awal kebijakan program pendidikan di barak ini tidak boleh berhenti pada saat mereka pulang ke rumah setelah pendidikan ini."

"Tetapi harus dipikirkan kurikulum lanjutan baik di sekolah dan juga di rumah, dalam hal ini adalah orang tua," ungkapnya.

Baca juga: Ini Alasan Warga Bekasi Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Terkait Pembinaan Siswa di Barak Militer

Inovasi Anti-Mainstream

Jejen menilai, kebijakan Dedi Mulyadi menangani anak-anak nakal di Jawa Barat ini merupakan inovasi baru. 

Menurut Jejen, pendidikan militer sudah lazim dilakukan, namun dengan pendekatan TNI/Polri yang datang ke sekolah.

"Oleh karena itu ketika yang dikumpulkan anak-anak nakal kemudian dibawa ke barak, dilatih begitu dikembangkan karakter-karakter tertentu, pendisiplinan, saya kira ini sesuatu hal yang perlu kita apresiasi," ungkap Jejen.

Anak-anak yang mendapat penggemblengan di barak militer ini dianggap sudah melakukan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan regulasi sekolah dan juga tidak sesuai dengan harapan orang tua mereka alias extra ordinary.

"Secara eksplisit dikatakan anak-anak (yang dibawa ke barak militer) ini melakukan tawuran, pengguna narkoba, dan mereka terlibat judi atau pinjaman online. Kemudian juga mereka malas untuk ke sekolah, bolos," ungkapnya.