Akhir Mediasi Kasus Dugaan Ijazah Palsu: Berujung Deadlock, Jokowi Siap Bertarung di Persidangan

TRIBUNNEWS.COM - Tahapan mediasi terkait perkara dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Pengadilan Negeri (PN) Solo yang digelar pada Rabu (14/5/2025) hari ini, berakhir tanpa kesepakatan atau deadlock.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, setelah digelarnya mediasi.

Dengan tak adanya kesepakatan damai tersebut, dirinya menegaskan pihaknya siap bertarung dengan pihak penggugat untuk bertarung dalam persidangan.

"Untuk mediasi hari ini khususnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat 1 melalui kuasa hukumnya penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock. Atau tidak terjadi suatu kesepakatan untuk damai," kata Irpan, Rabu, dikutip dari Tribun Solo.

Irpan mengatakan, jika memang akan digelar mediasi kembali, maka dirinya menegaskan pihaknya tidak akan menghadirinya kembali.

Dia ingin agar pihaknya dan penggugat langsung bertarung di persidangan dengan mendengarkan pokok perkara.

Namun, Irpan mengaku siapmenghadiri mediasi kembali hanya untuk kliennya saja yaitu Jokowi.

Dia mengungkapkan tidak ada paksaan dari tergugat lainnya jika ingin masih digelar mediasi.

"Tapi untuk kepentingan tergugat 1 oleh karena kami tidak pernah mau memenuhi kami memberikan kesempatan keleluasaan di dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara penggugat mampu membuktikan yang menduga bahwa ijazah Pak Jokowi palsu," kata Irpan.

Baca juga: Michael Sinaga Bantah Mangkir Diperiksa Polisi soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Kini, Irpan mengungkapkan pihaknya tinggal menunggu jadwal sidang perdana dari hakim setelah kesepakatan damai lewat mediasi tidak terealisasi.

"Tergugat 1 menunggu pemberitahuan sidang oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Dengan sendirinya kedua belah pihak. Tergugat 1 tidak memenuhi dengan sendirinya deadlock," tuturnya.

Di sisi lain, kuasa hukum penggugat, Andhika Dian Prasetyo, mengaku siap untuk lanjut ke persidangan setelah mediasi berujung deadlock.

Dia mengeklaim sudah memiliki bukti untuk membuktikan ijazah Jokowi memang palsu.

"Kalau untuk lanjut ke persidangan kami dalam rangka menghormati hukum yang ada di Indonesia. Dalam mediasi usulan dari mediator kami hormati semuanya."

"Kami warga negara yang paham dan punya etika. Otomatis kami siap. Kami ini kan penggugat. Kami juga akan membuktikan dalil-dalil akan kami gelar di persidangan. Dalil-dalil dalam posita maupun petitum dalam gugatan kami," ujar Andhika.

Kehadiran Jokowi Sempat Diharapkan dalam Mediasi Hari Ini

Sebelumnya, mediator perkara ijazah Jokowi, Adi Sulistiyono, mengharapkan mantan Wali Kota Solo itu hadir dalam mediasi yang digelar hari ini.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) itu mengatakan kedatangan Jokowi bisa menjadi wujud bahwa yang bersangkutan menghargai perdamaian.

"Kalau Pak Jokowi tahu makna perdamaian, itu pasti hadir," ungkapnya pada Selasa (13/5/2025).

Adi menegaskan kehadiran saat mediasi tidak harus serta merta dimaknai datang secara fisik.

Dia menuturkan Jokowi bisa melakukan via daring atau video call.

Bahkan, Adi juga sempat optimis bahwa Jokowi akan hadir meski berujung tidak hadir pada mediasi hari ini.

"Saya masih berharap di pertemuan besok (hari ini) minimal video call. Itu sudah dianggap kehadiran. Kemarin masih proses."

"Ketika kesepakatan itu yang satu penggugatnya langsung yang satu harus tergugatnya langsung sehingga memutuskan langsung. Saya masih optimis nanti ada perdamaian di pertemuan besok kalau tidak ada apa-apa," jelasnya.

Jokowi Anggap Tudingan Ijazah Palsu Sudah Menghinanya

Di sisi lain, Jokowi sempat menyebut bahwa tudingan bahwa ijazah miliknya adalah palsu sudah menghina dirinya.

Pernyataan ini disampaikannya setelah melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah pada 30 April 2025 lalu.

Dia juga menegaskan ijazah miliknya bukanlah objek penelitian yang bisa diteliti seenaknya.

"Ini kan bukan objek penelitian. Ini sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya," ujarnya.

Sementara, terkait pelaporannya ke Polda Metro Jaya, Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan.

"Nanti bisa dibuktikan lewat proses hukum. Kita lihat proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran bagi kita semua," jelasnya.

Alih-alih mengurusi ijazah seseorang, menurutnya yang lebih penting saat ini bagaimana negara ini bisa menghadapi sejumlah masalah ekonomi global.

Jokowi mengatakan masalah ini bisa dihadapi jika setiap pihak bisa bekerjasama dan tak mengurusi hal-hal kontraproduktif.

"Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita kompak, saling berangkulan, menjaga kesatuan dan persatuan, terutama elit dan seluruh masyarakat."

"Agar tantangan berat yang dihadapi semua negara, yang kita hadapi bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah. Harus semua berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah," pungkasnya.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Solo dengan judul "Mediasi Tudingan Ijazah Palsu Jokowi di PN Solo Deadlock, Kedua Pihak Siap Bertarung di Persidangan"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Erik S)(Tribun Solo/Ahmad Syarifudin)