GRIB Tidak Keberatan Atribut Miliknya di Ruang Publik Ditertibkan Aparat Gabungan: Harus Semua Ormas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparat penegak hukum gabungan tengah gencar-gencarnya melakukan pemberantasan premanisme.

Langkah awal yang dilakukan ialah menertibkan atribut bendera organisasi masyarakat yang berada di ruang publik.

Ketua Bidang Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat GRIB Jaya Razman Arif Nasution menuturkan bahwa pihaknya tidak keberatan jika atribut miliknya ditertibkan.

Baca juga: Kapolri Minta Bantuan Masyarakat Lapor Jika Ada Aksi Premanisme yang Meresahkan

"Ya kalau dianggap atribut itu melanggar hukum atau melanggar aturan silahkan dicopot," ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (10/5/2025).

Menurutnya, selama aparat tidak tebang pilih dalam menertibkan atribut maka boleh-boleh saja.

"Harus berlaku untuk semua ormas dan jangan hanya ormas Grib," tambah Razman.

Diketahui, Polres Metro Jakarta Pusat menertibkan sebanyak 109 bendera dan dua spanduk milik organisasi masyarakat (ormas) dalam operasi Brantas Jaya 2025, Jumat (9/5/2025).

Operasi ini dilakukan serentak di delapan wilayah Polsek jajaran guna menciptakan ketertiban dan menghindari potensi gesekan horizontal antar kelompok.

“Penurunan atribut ormas ini bagian dari penegakan aturan untuk menjaga ketertiban umum. Tidak boleh ada simbol kelompok yang menguasai ruang publik seenaknya,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan Sabtu (10/5/2025).

Wilayah dengan penurunan atribut terbanyak tercatat di Kecamatan Sawah Besar, yakni sebanyak 32 bendera dari berbagai ormas.

Baca juga: Ormas Grib Tanggapi Pembentukan Satgas Anti Premanisme: Kami Dukung 100 Persen

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggelar apel siaga anti premanisme Berantas Jaya 2025 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan operasi akan berlangsung mulai hari ini hingga 15 hari ke depan.

Lewat operasi anti premanisme, diharapkan situasi Kamtibmas dan iklim investasi di Jakarta dan sekitarnya dapat terjaga.

"Situasi Kamtibmas yang kondusif dapat menciptakan iklim investasi yang stabil di wilayah hukum Polda Metro Jaya," kata Karyoto.

Dia memastikan operasi akan dilakukan melalui pendekatan hukum yang terukur serta didukung oleh data intelejen yang akurat.

Baca juga: Lemkapi Puji Kinerja Polres dan Polresta Bogor Berantas Premanisme Berkedok Debt Collector

Kapolda menegaskan tidak akan pandang bulu siapa pun yang terlibat dalam aksi premanisme bakal ditindak secara tegas.

"Operasi anti premanisme dilaksanakan dengan target utama untuk memastikan seluruh pelaku tindak pidana yang tergolong dalam aksi premanisme baik yang dilakukan perseorangan maupun kelompok diberikan sanksi hukum tanpa toleransi ataupun pengecualian," imbuhnya.

Operasi Berantas Jaya 2025 juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum.

Irjen Karyoto berkomitmen menumpas segala bentuk premanisme di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Jadikan momentum operasi ini sebagai kesempatan untuk menyembuhkan kembali kepercayaan publik terhadap aparatur keamanan," ucap dia.

Baca juga: Kata Tito Karnavian soal Tugas Satgas Anti Premanisme, Pemerintah dan Polisi Ikut Turun Tangan

Adapun operasi ini bakal melibatkan 999 personel gabungan dari unsur Kepolisian, TNI hingga Satpol PP. 

Semua unsur yang terlibat harus bahu membahu memberantas premanisme.

"Seluruh personel untuk senantiasa mengutamakan keselamatan diri dalam menjalankan tugas operasi ini," ucapnya.

Selain itu Karyoto menyoroti kasus tawuran yang meningkat pada April 2025. 

Tanpa disadari tawuran dapat menjadi bibit dari aksi premanisme di masa depan dan menganggu situasi Kamtibmas. 

"Cikal bakal serta bibit aksi premanisme yang dapat berkembang di masa depan," ucap dia.
Aksi premanisme yang meresahkan serta kerap dirasakan masyarakat di antaranya parkir liar hingga pemalakan yang dilakukan terhadap sejumlah perusahaan.