Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi di Jawa Barat Tuai Kritikan Imbas Sering Buat Kebijakan Sepihak

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapat kritikan imbas gaya kepemimpinannya yang dinilai sering membuat kebijakan secara sepihak.

Kritikan ini datang dari Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu.

Bahkan Haru menilai kepemimpinan Dedi Mulyadi di Jabar ini terkesan seperti 'one man show.'

Haru pun khawatir, jika Dedi terus membuat kebijakan sepihak tanpa melihatkan stakeholder terkait, maka akan timbul kesulitan besar di masa depan.

Tak hanya itu, Haru juga menilai gaya kepemimpinan Dedi yang 
terkesan 'one man show' ini berbahaya, meski dampaknya belum terasa saat ini.

"Kalau Gubernur memimpin sendirian, dampaknya mungkin belum terasa sekarang. Tapi ke depan, itu akan menimbulkan kesulitan besar. Itu Bahaya," jelas Haru.

Menurut Haru, dalam membuat kebijakan, seharusnya Dedi bisa melibatkan para pakar dan DPRD Jabar.

Bukan malah langsung mengeluarkan kebijakan tanpa ada pertimbangan hukum dan keadilan publik.

Efisiensi Berlebihan

Haru lantas menyinggung soal perubahan APBD Jabar yang dilakukan Dedi Mulyadi.

Menurut Haru, perubahan APBD ini seharusnya dilakukan dengan mekanisme formal.

Yakni melakukan perubahan APBD di kuartal terakhir, bukan malah mengubahnya melalui Pergub yang terkesan sepihak.

Baca juga: Revolusi Disiplin Ala Dedi Mulyadi: Kirim Tukang Mabuk dan Suami Tak Nafkahi Istri ke Barak Militer

Untuk itu, Haru pun menegaskan pentingnya komunikasi antara DPRD, Gubernur dan masyarakat.

 Selanjutnya soal efisiensi, Haru mengaku setuju akan adanya efisiensi.
 
 Namun jika pemangkasan dana dilakukan lebih dari 20 persen maka itu bukan efisiensi, tapi restrukturisasi.
 
 Hal tersebut nantinya akan berdampak luas, karena adanya pemangkasan yang besar.

"Saya setuju efisiensi, tapi kalau pemangkasan lebih dari 20 persen itu bukan efisiensi, melainkan restrukturisasi. Dan itu pasti berdampak luas," tegas Haru.

Terakhir Haru hanya berharap ke depannya Dedi Mulyadi dan wakilnya, Erwan Setiawan bisa sukses memimpin Jawa Barat.

Haru pun berpesan bahwa keberhasilan ini bisa tercapai jika didukung adanya kolaborasi, transparansi dan komunikasi dua arah dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Keberhasilan hanya akan tercapai bila Gubernur mampu mengedepankan kolaborasi, transparansi, dan komunikasi dua arah dengan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Baca juga: Program Dedi Mulyadi Kirim Anak Bandel ke Barak Disebut Merusak Iklim Demokrasi & Supremasi Sipil

Deretan Kebijakan Kontroversial Dedi Mulyadi

Semenjak menjabat sebagai Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi kerap kali mengeluarkan kebijakan yang menjadi sorotan publik.

Di antaranya yang hingga kini masih menuai pro dan kontra adalah kebijakan pembinaan siswa nakal di barak militer.

Lalu ada juga wacana kebijakan soal vasektomi menjadi syarat penerimaan bansos.

1. Pembinaan Siswa Nakal di Barak Militer

Untuk mengatasi banyaknya tawuran dan kenakalan remaja, Dedi Mulyadi memilih meminta bantuan TNI untuk melakukan pembinaan secara militer.

Para siswa nakal yang dinilai sering bolos sekolah, tawuran, main game online dan tidak mau patuh kepada orang tua ini pun dikirim ke barak militer untuk dibina.

Pembinaan ini bertujuan agar mereka bisa lebih disiplin.

Baca juga: Menteri HAM dan Komnas HAM Beda Pandangan soal Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak

Program ini pun telah berjalan di antaranya di Karawang dan Purwakarta.

Meski dibina di barak militer, anak-anak ini tetap menjalankan sekolah merekam termasuk melakukan ujian sekolah di barak.

Segala kebutuhan dan fasilitas pendidikan pun telah disiapkan Pemprov Jabar untuk mereka.

Meski demikian, tetap saja ada pihak yang kontra dengan kebijakan Dedi Mulyadi ini.

Mulai dari Komnas HAM hingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Baik Komnas HAM maupun KPAI ini mengkhawatirkan adanya perampasan hak anak dalam proses pembinaan di barak militer.

Baca juga: Pigai Usul Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Diterapkan Nasional jika Berhasil

2. Wacana Vasektomi Jadi Syarat Penerimaan Bansos

Sebelumnya Dedi Mulyadi sempat mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos.

Hal ini dinilai perlu dilakukan untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di Jawa Barat.

Dedi menilai jika masyarakat miskin memiliki banyak anak, maka beban ekonomi mereka otomatis akan semakin bertambah, terlebih di tengah kondisi mereka yang kesulitan.

Sehingga diperlukan keberhasilan program Keluarga Berencana atau KB.

Salah satu di antaranya dengan vasektomi, yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

Namun nyatanya usulan Dedi soal vasektomi ini ditentang MUI.

Baca juga: Wacananya Tuai Kecaman, Dedi Mulyadi Kini Klarifikasi Penerima Bansos Tak Harus Vasektomi

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh  menyebut bahwa vasektomi haram hukumnya jika untuk pemandulan permanen.

Hal ini sejalan dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012.

“Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya,” kata Asrorun Ni'am dilansir laman resmi MUI, Jumat (2/5/2025).

Tak hanya itu, Menteri Sosial  Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga menilai usulan vasektomi menjadi syarat bansos ini perlu didiskusikan lagi.

"Itu si kita perlu waktu ya, kita harus diskusi lebih jauh," kata Gus Ipul, Senin (5/5/2025).

Baca juga: 2 Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Dikritik Komnas HAM

Menurut Gus Ipul, rancangan bansos ini pada dasarkan dilakukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat.

Sementara itu, soal vasektomi ini masih menuai pro kontra, baik dilihat dari sudut pandang agama hingga HAM.

"Rancangan bansos ini kan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial."

"Sementara vasektomi itu kan ya macam-macam, ada dari sudut pandang agama, dari sudut pandang HAM, banyak sudut pandanganya yang harus kita diskusikan," terang Gus Ipul.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Kerap Bikin Kebijakan Sepihak dan Tanpa Diskusi, Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi Dinilai One Man Show.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)(Tribun Jabar/Nappisah)