Prabowo Janji Bentuk Satgas PHK, Pengamat: Wujud Nyata Negara Lindungi Buruh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Janji pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu "kado" untuk pekerja saat peringatan Hari Buruh Indonesia (May Day) 2025 di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi sambutan dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

Langkah Prabowo ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko.

Christiantoko menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak-hak buruh di tengah ketidakpastian ekonomi.

Satgas PHK diharapkan dapat menekan maraknya PHK, khususnya di sektor manufaktur 

Kehadiran Satgas PHK juga diharapkan dapat melindungi buruh sebagai tenaga kerja atas pemberhentian kerja sepihak.

"Presiden Prabowo memerintahkan gugus tugas ini agar memberikan perhatian serius terhadap buruh di Indonesia sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan,” ujarnya dalam keterangan Jumat (2/5/2025).

Baca juga: Menaker: Kebijakan Presiden Prabowo Terkait Outsourcing Jadi Dasar Penyusunan Permenaker

Christiantoko menjelaskan realisasi investasi kuartal I-2025 berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. 

Data terbaru dari Kementerian Investasi menunjukkan bahwa sebanyak 594.104 orang terserap ke dalam dunia kerja berkat masuknya investasi baru selama tiga bulan pertama tahun ini.

Menurutnya, capaian investasi ini sangat penting dan harus menjadi perhatian terhadap terbukanya lapangan pekerjaan.

“Kita berharap pencapaian penting ini terus menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan monitoring realisasi investasi,” tegasnya.

Baca juga: 5 Fakta Prabowo Hadiri Peringatan Hari Buruh di Monas: Bagi-Bagi Kaus hingga Janji Hapus Outsourcing

Ia menambahkan, penyerapan tenaga kerja bukan hanya menyelesaikan masalah pengangguran semata.

Akan tetapi juga berdampak besar terhadap konsumsi dan ketahanan ekonomi nasional.

“Pada tahun 2024 misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar 54 persen perekonomian nasional ditopang oleh konsumsi rumah tangga," urai dia.

"Ketika semakin banyak masyarakat bekerja, maka tingkat kesejahteraannya akan terjaga dan memiliki kemampuan konsumsi yang memadai,” jelas Christiantoko.

Dia meyakini masyarakat yang  bekerja akan meningkatkan daya tahan ekonomi dalam negeri.